Infografis
Suara.com - Muhammad Said Didu menyebut, anggota pansel KPK yang telah ditetapkan merupakan para pendukung senyap Calon Presiden petahana Joko Widodo (Jokowi). Hal itu diketahui berdasarkan peryataan Said Didu yang mengaku mengenal para Pansel tersebut.
Menurut mantan pejabat di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu, para anggota pansel KPK juga jarang terdengar menyuarakan anti korupsi.
"Saya kenal beberapa panitia seleksi pimpinan @KPK_RI intinya mereka adalah pendukung full (tapi bersembunyi) patahana dan saya jarang mendengar mereka menyuarakan anti korupsi," tulis Said di akun Twitter pribadi miliknya @msaid_didu, seperti dikutip Suara.com, Senin (20/5/2019).
Sebelumnya, penetapan anggota Pansel KPK tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54/P Tahun 2019 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Masa Jabatan Tahun 2019-2023 yang telah ditandatangani Jokowi pada Jumat (17/5/2019).
Baca Juga: Tetapkan 9 Anggota Pansel KPK, Jokowi: Mereka Figur Kredibel
Pansel tersebut dibentuk untuk menjamin kualitas dan transparansi dalam seleksi calon pimpinan KPK sehubungan akan berakhirnya masa jabatan pimpinan KPK saat ini pada 21 Desember 2019.
Pansel Capim KPK 2019-2023 dipimpin Yenti Ganarsih sebagai ketua. Diketahui Yenti adalah seorang akademisi Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti.
Kemudian Wakil Ketua Pansel yakni Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia, yang juga mantan Plt. Pimpinan KPK, Indriyanto Senoadji.
Adapun sebagai anggota pansel yang ditetapkan Presiden Joko Widodo ialah Harkristuti Harkrisnowo, akademisi yang juga pakar hukum pidana dan Hak Asasi Manusia (HAM), Hamdi Moeloek akademisi dan pakar psikologi Universitas Indonesia serta Marcus Priyo akademisi dan pakar hukum pidana Universitas Gadjah Mada.
Kemudian ada juga Hendardi, pendiri LSM Setara Institute, dan Al Araf, Direktur Imparsial, duduk sebagai anggota.
Baca Juga: Laode: Pansel KPK Harus Orang-orang yang Paham Tata Kerja di KPK
Dalam pansel tersebut juga duduk dua unsur pemerintah, yakni Diani Sadia, Staf Ahli Bappenas, dan Mualimin Abdi, Direktur Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM.
