Infografis
Tapi, seperti di 2014, Prabowo menolak hasil tersebut. Pada hari pemungutan suara, dia mendeklarasikan kemenangan dan mengklaim menang dengan 62 persen suara.
Dari sudut pandang seorang Australia, hampir tidak dapat dibayangkan jika Scott Morrison atau Bill Shorten menolak untuk menerima deklarasi hasil resmi setelah jajak pendapat Sabtu ini.
Tapi, itulah yang terjadi di Indonesia saat ini.
Indoensia baru menjadi negara demokrasi selama kurun 21 tahun. Masyarakat pun mendukung demokrasi secara antusias. Ini terbukti dari dari angka partisipasinya yang melonjak hingga 80 persen.
Baca Juga: Update Real Count KPU: Selisih Jokowi dan Prabowo Tembus 16 Juta Suara
Namun, Prabowo dan tim kampanyenya kini menuduh kesalahan entri data di setidaknya 73.100 TPS (tempat pemungutan suara--RED).
Mereka mengklaim bahwa 6,7 juta orang tidak mendapat undangan untuk memilih dan petahana telah menggunakan alat negara untuk keuntungannya. Misalnya, dua pendukung Prabowo menghadapi dakwaan makar karena mengklaim hasil pemilu itu curang.
Aksi protes dalam skala kecil telah digelar, salah satunya di luar Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu, Jumat kemarin.
Sementara, demonstrasi lebih besar membayangi dengan seruan untuk protes 'kekuatan rakyat' (people power--RED) yang datang dari para pendukung Prabowo (meski bukan dari kandidat itu sendiri).
![Calon Presiden 02 Prabowo Subianto saat memberi sambutan saat menggelar acara yang bertajuk Mengungkap Fakta-Fakta kecurangan Pilpres 2019 di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (14/5). [Suara.com/Muhaimin A Untung]](https://media.suara.com/pictures/original/2019/05/14/91866-prabowo.jpg)
Tantangan terhadap hasil pemilu diprediksi juga akan segera terjadi di Mahkamah Konstitusi, seperti pada 2014 silam. Namun, tantangan saat itu gagal dan, peluang sukses Prabowo untuk lima tahun mendatang tipis.
Baca Juga: ADKASI ke Prabowo: Jangan Cuma Pilpres, Tolak Pileg Berani Enggak?
Dalam sebuah wawancara dengan The Sydney Morning Herald dan The Age Jumat (10/5) lalu, pasangan calon wakil presiden Prabowo, Sandiaga Uno--mantan Wakil Gubernur Jakarta, dan menurut Forbes, salah satu orang terkaya di Indonesia--mengonfirmasi bahwa tantangan ke pengadilan masih tetap dipertimbangkan.
