Infografis
Suara.com - Ketua Umum Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) Lukman Said meminta kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten untuk mengimbau kepada masyarakatnya di daerah untuk tidak terprovokasi dengan isu People Power pada 22 Mei 2019.
Ia berharap masyarakat memberikan kesempatan kepada KPU untuk bekerja secara konstitusi.
"Kami, DPRD Kabupaten akan mengimbau. Dari Jabar saya akan mengimbau besok supaya menyampaikan kepada konstituennya kepada rakyat untuk jangan mudah terprovokasi. Biarlah KPU bekerja secara konstitusional. Karena ini adalah konsekuensi konstitusional," ujar Lukman Said di kawasan SCBD, Jakarta, Jumat (17/5/2019).
Diketahui pada 22 Mei, KPU secara resmi akan mengumumkan hasil Pilpres 2019.
Baca Juga: Pemudik Silakan Catat: Sistem Tol Satu Arah untuk Mudik dan Balik 2019
Menurutnya setelah Pemilu, masyarakat harus kembali merajut persaudaraan yang sempat renggang saat Pemilu. Dan ia juga berharap ke depan perlu ada evaluasi dari Pemilu 2019.
"Kita mau, habis Pemilu kita damai kembali merajut persaudaraan. Apa yang terjadi hari ini, kita demokrasi semua, kelemahan kita evaluasi untuk 2024," ujarnya.
Lukman Said menilai people power yang digaungkan oleh pasangan Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga merupakan upaya makar untuk menggulingkan pemerintahan.
Karena itu, ia mengimbau agar 17 ribu anggota DPRD yang tergabung dalam Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) mengimbau masyarakatnya agar tidak ke Jakarta.
"People power bagi kami makar yang ingin menggulingkan pemerintahan. Bagi saya ada kepolisian, sudah ada MK, sudah ada TNI, Polri. Sebagai DPRD politisi daerah yang akan mengimbau kepada kawan-kawan 17 ribu itu untuk tidak datang ke Jakarta, cukup mengikuti di media nasional apa yang terjadi hari ini," tandasnya.
Baca Juga: LRT Diyakini Jadi Moda Transportasi Favorit di Jakarta
