Infografis
Suara.com - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga telah menyatakan akan memboikot pilpres lantaran diduga terjadi kecurangan dalam penghitungan suaranya. Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya turut memberi tanggapan terhadap hal tersebut.
"Kami sudah menantang, siap adu data. Pasti BPN akan siap adu data. Nanti tim saksi kami dan direktorat satgas yang maju ke KPU," kata Jubir BPN Prabowo-Sandi Andre Rosiade di Kompas Petang, Rabu (15/5/2019).
"Tapi juga, yang perlu diketahui publik, kadang kita komplain, kita protes, hanya dibilang 'Silakan, masukin daftar isi.' Itu lo, publik harus juga tahu. Komplain kita, protes kita, bahkan kayak di Jawa Timur, kita minta C7, enggak dikasih, padahal hak kami lo," tambahnya.
Namun, berdasarkan keterangan Andre Rosiade, dirinya belum mengetahui langkah yang akan diambil Prabowo sebagai bentuk protes atas dugaan kecurangan.
Baca Juga: Disindir Warganet Ini, Yunarto Wijaya: Bapak Kok Komentari Akun Bokep Mulu?
Sang presenter, Cindy Sistyarani, bertanya, "Baik. Itu di KPU, ya, tapi apakah nanti ini akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK)?"
"Saya belum tahu, saya terus terang belum tahu apa tindakan yang akan diambil oleh Pak Parabowo dan BPN Prabowo-Sandi ya," jawab Andre Rosiade.
Menurutnya, kemungkinan sengketa pemilu yang ditemukan BPN tak akan dibawa ke MK karena dianggapnya percuma.
"Caranya seperti apa kalau tidak dibawa ke MK?" tanya Cindy Sistyarani lagi.
"Itu kita boikot saja sudah," tandas Andre Rosiade.
Baca Juga: BPN Tolak Situng KPU, Yunarto Wijaya Sentil 2 Elite Gerindra
Ia kemudian kembali ditanyai Cindy Sistyarani, apakah yang akan diboikot pilpres atau pileg.
"Kan kita bicara soal kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif, dan brutal. Itu pilpres," katanya, yang ditimpali Yunarto Wijaya dengan mengucapkan, "Nambah lagi yang enggak dipercaya, dari lembaga survei, KPU, Bawaslu, MK."
Andre Rosiade lalu menerangkan bahwa alasan BPN lebih memusatkan perhatian pada dugaan kecurangan di pilpres yakni, mereka menduga ada campur tangan negara di sana.
"Begini Mas Totok, kecurangan itu tetap ada di pileg, tapi banyaknya kasus tidak seperti di pilpres, yang diindikasikan patut diduga ada kekuatan negara," tutur Andre Rosiade.
Mendengar penjelasan tersebut, Yunarto Wijaya pun menyarankan agar BPN fokus pada masalah awalnya dan segera menepati janji untuk mengekspos data.
"Pertama saran saya adalah, fokus, Anda konferensi pers berbicara mengenai pemilu yang curang atau perhitungan yang bermasalah. Ini dua hal yang berbeda," kata Yunarto Wijaya.
"Awalnya ingin mengatakan ekspos data, kami sangat menunggu secara ilmiah, secara akademis untuk saling membuka data," tambahnya. "Termasuk kita kemudian bisa membuktikan, apakah sihir saya, yang dituduhkan kepada quick count, selama ini salah atau tidak."
Namun, menurut keterangan Yunarto Wijaya, BPN tidak kunjung mengekspos datanya dan malah melakukan hal yang lain.
"Tapi yang terjadi kemarin, berbicara orasi politik pada level lebih banyak mengenai kecurangan. Ketika ingin membahas mengenai penghitungan yang bermasalah pun, situng yang dipermasalahkan," papara Yunarto Wijaya.
"Perlu diketahui, andai kata pun situng bisa dibuktikan bermasalah sebagai sebuah sistem, tetapi yang dinyatakan sah itu sebagai hasil rekapitulasi berjenjang. Ini yang saya tidak mengerti, ujungnya ini apa?" sambungnya.
