Infografis
Suara.com - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga sudah meninggalkan rencana people power, tetapi kemudian menggantinya dengan gerakan kedaulatan rakyat.
Hal ini menimbulkan pertanyaan dari masyarakat, terutama Tim Kampanya Nasional (TKN) Jokowi-Maruf. Untuk itu, BPN menjawabnya saat berbicara di program Mata Najwa, Rabu (15/5/2019) kemarin.
"Jadi sekarang gerakan kedaulatan rakyat, bukan people power, jadi apa bedanya itu?" tanya Najwa Shihab, sang Tuan Rumah Mata Najwa.
Anggota Tim Advokasi Prabowo-Sandiaga Novel Bamukmin menjelaskan, kini kubunya tak lagi menggunakan people power karena dianggap makar.
Baca Juga: Gerindra: People Power Mungkin di Pusat, di NTB Aman
"Ya mungkin karena memang people power ini diasumsikan dengan makar, ya harus kita ganti dengan gerakan kedaulatan rakyat," kata Novel Bamukmin.
Namun, berdasarkan penuturannya, people power dan gerakan kedaulatan rakyat memiliki tujuan yang sama.
"Tapi tujuannya apa?" tanya Najwa Shihab lagi.
"Tujuannya sama, kita meminta hanya satu, keadilan. Itu saja," ujar Novel Bamukmin.
"Dengan cara?" sela Najwa Shihab, yang disahut Novel Bamukmin dengan penjelasan bahwa gerakan kedaulatan rakyat akan diterapkan melalui langkah di jalur konstitusi.
Baca Juga: Hendropriyono: People Power Tak Akan Berhasil Tanpa Dukungan TNI dan Polisi
"Dengan cara konstitusi, dengan berbagai macam cara yang insyaAllah mudah-mudahan kita akan tempuh secara konstitusi, kalau kita melihat kemarin, penyampaian dari Direktur BPN Bang dasco di depan Bawaslu bahwa tim kita ini akan penuhi jalur-jalur konstitusi, tidak memenuhi cara-cara jalanan. Itu tim advokasi BPN," katanya.
"Langkah yang bagus," komentar Direktur Program TKN Aria Bima dan Juru Bicara TKN Ace Hasan Syadzily, kompak.
Meski begitu, Ace Hasan Syadzily tetap mengkritik BPN karena telah terkesan akan menggerakkan massa untuk protes jika paslon 02 Prabowo-Sandiaga tidak menang.
"Apa pun dari hasil pemilu tanggal 17 April yang lalu, yang merupakan kedaulatan tertinggi, rakyat telah menentukan pilihannya. Nah itulah yang harus kita hormati, jadi tidak perlu harus melakukan tekanan-tekanan, mobilisasi massa, dan lain-lain untuk sampai pada tanggal 22 Mei nanti," ujarnya.
Novel Bamukmin lalu menimpali dengan menjelaskan langkah awal strategi BPN.
"Itu langkah awal. Namun kan kita serahkan, ada ulama, ada masyarakat, nanti kita serahkan dari hasil konstitusi, ini mau dibawa ke mana," ungkapnya.
Najwa Shihab pun menanyakan maksud Novel Bamukmin, tetapi disela oleh Ace Hasan Syadzily, yang memberi keterangan tentang konstitusi.
"Konstitusi ya jelas. Aturannya jelas. Konstitusi itu ada Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pemutus akhir kalau terjadi sengketa hasil dari pemilu itu," tutur Ace Hasan Syadzily.
Penjelasan Ace Hasan Syadzily kemudian ditanggapi oleh Juru Bicara BPN Ahmad Riza Patria. Ia menjabarkan maksud dari kedaulatan di mata BPN.
"Tujuh belas April itu adalah teknis orang menggunakan hak pilihnya. Itu kedaulatan rakyat," katanya. "Tapi yang substansi dari kedaulatan itu adalah keadilan itu sendiri."
"Yang kami soroti adalah bukan teknis dari pelaksanaan pemilu tanggal 17, tapi adalah rentetan peristiwa dan kejadian kegiatan sebelum tanggal 17, yang kami sebut tadi adalah tidak adil, yang kami anggap curang," tambah Riza Patria.
