Ganti People Power dengan Gerakan Kedaulatan Rakyat, BPN: Tujuannya Sama

Kamis, 16 Mei 2019 | 16:33 WIB
Ganti People Power dengan Gerakan Kedaulatan Rakyat, BPN: Tujuannya Sama
Habib Novel Chaidir Hasan Bamukmin [suara.com/Ummi Hadyah Saleh]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

"Langkah yang bagus," komentar Direktur Program TKN Aria Bima dan Juru Bicara TKN Ace Hasan Syadzily, kompak.

Meski begitu, Ace Hasan Syadzily tetap mengkritik BPN karena telah terkesan akan menggerakkan massa untuk protes jika paslon 02 Prabowo-Sandiaga tidak menang.

"Apa pun dari hasil pemilu tanggal 17 April yang lalu, yang merupakan kedaulatan tertinggi, rakyat telah menentukan pilihannya. Nah itulah yang harus kita hormati, jadi tidak perlu harus melakukan tekanan-tekanan, mobilisasi massa, dan lain-lain untuk sampai pada tanggal 22 Mei nanti," ujarnya.

Novel Bamukmin lalu menimpali dengan menjelaskan langkah awal strategi BPN.

Baca Juga: Gerindra: People Power Mungkin di Pusat, di NTB Aman

"Itu langkah awal. Namun kan kita serahkan, ada ulama, ada masyarakat, nanti kita serahkan dari hasil konstitusi, ini mau dibawa ke mana," ungkapnya.

Najwa Shihab pun menanyakan maksud Novel Bamukmin, tetapi disela oleh Ace Hasan Syadzily, yang memberi keterangan tentang konstitusi.

"Konstitusi ya jelas. Aturannya jelas. Konstitusi itu ada Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pemutus akhir kalau terjadi sengketa hasil dari pemilu itu," tutur Ace Hasan Syadzily.

Penjelasan Ace Hasan Syadzily kemudian ditanggapi oleh Juru Bicara BPN Ahmad Riza Patria. Ia menjabarkan maksud dari kedaulatan di mata BPN.

"Tujuh belas April itu adalah teknis orang menggunakan hak pilihnya. Itu kedaulatan rakyat," katanya. "Tapi yang substansi dari kedaulatan itu adalah keadilan itu sendiri."

Baca Juga: Hendropriyono: People Power Tak Akan Berhasil Tanpa Dukungan TNI dan Polisi

"Yang kami soroti adalah bukan teknis dari pelaksanaan pemilu tanggal 17, tapi adalah rentetan peristiwa dan kejadian kegiatan sebelum tanggal 17, yang kami sebut tadi adalah tidak adil, yang kami anggap curang," tambah Riza Patria.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI