Infografis
Suara.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mchtar Ngabalin angkat suara, terkait ajakan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono, untuk tidak membayar pajak kalau Jokowi menang Pilpres 2019.
Menurut mantan pendukung Prabowo itu, ajakan tersebut sangat tidak layak disampaikan karena ada unsur memprovokasi masyarakat. Seharusnya, tidak boleh ada ajakan atau imbauan seperti yang disampaikan Arief tersebut.
Ngabalin juga menuturkan, semua mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing, baik masyarakat maupun negara. Karenanya, salah satu kewajiban masyarakat adalah membayar pajak.
"Ya gendeng saja, tidak bisa. Tidak saja pemerintah, jadi begini, semua yang menjadi tugas dan tanggung jawab negara maupun pemerintah tidak bisa terlaksana kalau tanpa kesadaran dari masyarakat," terang Ngabalin kepada Suara.com, Kamis (16/5/2019).
Baca Juga: Arief Poyuono Ajak Tak Bayar Pajak, TKN: Jangan Gaji Anggota DPR Gerindra
Ia mengatakan, masyarakat harus sadar kewajibannya dalam membayar pajak. Ngabalin menambahkan, APBN juga bertumpu pada pendapatan pajak selain dari penerimaan negara nonpajak.
"Jadi kalau ada imbauan seperti itu, ya jangan memprovokasi masyarakat. Imbauan memprovokasi itu tidak boleh," tegas Ngabalin.
Untuk diketahui, Arief Poyuono mengajak seluruh masyarakat Indonesia yang mendukung Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno agar tidak mengakui hasil Pilpres 2019.
Kemudian, Arief juga mengajak agar tidak mengakui pemerintahan hasil pilpres, bila yang menang adalah Jokowi. Salah satu aksi tidak mengakui pemerintahan Jokowi itu adalah tidak membayar pajak.
Kontributor : Ari Purnomo
Baca Juga: Arief Poyuono Ajak Tak Bayar Pajak, Kemenkeu Punya Jawaban Makjleb!
