Infografis
Suara.com - Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra Haji Bambang Kristiono menyatakan tak akan ada gerakan people power di Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk menyikapi pengumuman hasil Pemilu pada 22 Mei 2019. Politikus yang akrab disapa HBK itu menegaskan hingga saat ini tidak ada intruksi dari DPP Gerindra untuk melakukan people power.
"People power mungkin itu di pusat, kalau di NTB aman-aman saja, baik-baik saja, landai-landai saja. Tidak ada gerakan people power," ujar Bambang seperti diberitakan Antara, Kamis (16/5/2019).
Menurut Bambang, akan sangat sulit terjadi people power di NTB, karena pihaknya menilai penyelenggara pemilu, termasuk TNI/Polri sudah berusaha maksimal dan melaksanakan tugasnya dengan baik mengawal proses pemilu di provinsi itu.
"Saya harap semuanya baik, karena kita ingin pemilu ini berjalan damai, kondusif dan konstitusional jauh dari praktek-praktek kecurangan," tegasnya.
Baca Juga: Menangkan Laporan Prabowo, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Cara Hitung Suara
Ia menerangkan, pengurus DPD Gerindra NTB masih berkonsentrasi mengawal rekapitulasi suara dari daerah pemilihan (Dapil) NTB yang menjadi tanggungjawabnya.
"Lain dari pada itu sampai saat ini kami masih menunggu arahan dari DPP dan pimpinan di Jakarta," ucap calon legislatif peraih suara terbanyak untuk DPR RI Dapil NTB itu.
Ketua DPD Gerindra NTB H. Ridwan Hidayat menambahkan, tidak ada perintah dari DPP Gerindra untuk menggerakkan people power di daerah termasuk NTB. Namun, kalau pun ada gerakan seperti itu di NTB, murni kesadaran masyarakat bukan karena ada dorongan maupun dikoordinir oleh Partai yang diketuai Prabowo Subianto.
"Jadi selama ini masyarakat itu bergerak sendiri, karena ada kesadaran dan kepedulian mereka karena sesuatu yang dirasakan tidak sesuai dengan harapan dan konstitusi yang ada," katanya.
Baca Juga: TOK! Prabowo - Sandiaga Menang, KPU Dinilai Salah Cara Hitung Suara
