Infografis
Suara.com - Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dedek Prayudi angkat bicara mengenai ajakan Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono untuk tidak membayar pajak. Menurutnya, ajakan tersebut merupakan bentuk delegitimasi pemerintahan yang sah.
Hal ini diungkapkan melalui akun Twitter @uki23. Pernyataan Arief Poyuono tersebut mencerminkan bahwa capres nomor urut 02 Prabowo-Sandi dan tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi sebagai peserta Pemilu terburuk sepanjang masa.
"Masih belum juga percaya bahwa Prabowo-Sandi (BPN 02) adalah peserta pemilu terburuk sepanjang sejarah?" kata Dedek Prayudi seperti dikutip Suara.com, Rabu (15/5/2019).
Dedek Prayudi menjelaskan, ajakan untuk menolak hasil penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang digaungkan oleh Prabowo Subianto sudah termasuk mendelegitimasi hasil pemilu. Kini, BPN Prabowo-Sandi juga berupaya untuk mendelegitimasi pemerintahan yang sah.
Baca Juga: Tubuh Dipotong 10 Bagian, Pemutilasi Wanita di Malang Diduga Profesional
Pasalnya, membayar pajak merupakan kewajiban setiap warga negara. Pembayaran pajak tersebut pun telah diatur dalam undang undang yang hingga kini masih berlaku di Indonesia.
"Narasi yang bukan hanya mendelegitimasi hasil pemilu, tapi juga mendelegitimasi pemerintahan yang sah, mengajak kepada pembangkangan amanat UU," ungkap Dedek Prayudi.
Dedek Prayudi menegaskan, melihat dinamika politik yang terjadi saat ini membuktikan bahwa bukan Pemilu 2019 yang menjadi Pemilu terburuk. Melainkan capres nomor urut 02 Prabowo-Sandi lah yang menjadi peserta terburuk sebab begitu berambisi demi kekuasaan.
"Bukan, bukan Pemilu 2019 yang merupakan Pemilu terburuk, tapi Prabowo-Sandi lah yang merupakan peserta Pemilu terburuk sepanjang sejarah. Pemilu bukan soal kemenangan kandidat. Pemilu adalah soal kemenangan rakyat. Jangan khianati kehendak rakyat demi syahwat berkuasa," tegasnya.
Baca Juga: Kepala Daerah dan Tokoh Nasional Gelar Pertemuan Tertutup di Bogor
