Infografis
Suara.com - Anggota Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandiaga, Said Didu menilai pelaksanaan Pilpres 2019 diwarnai dengan aksi kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. Struktur yang dimaksud Said ialah pemanfaatan keberadaan BUMN, ASN, hingga aparat negara untuk melakukan kecurangan tersebut.
Menurut Said kecurangan struktur tersebut dapat dilihat dari lembaga yang memiliki struktur, mulai dari pusat hingga ke daerah. Sedangan kecurangan secara masif kata dia, dilakukan secara menyebar dengan satu instruksi.
“Fakta ini susah dibantah. Kalau dikatakan terstruktur, dilakukan oleh lembaga yang memiliki struktur, dan itu kita tahu semua, BUMN, ASN, polisi, itu organsisasi-organisasi yang terstruktur," kata Said Didu dalam diskusi lawan kecurangan pilpres terstruktur, sistematis dan masif di Prabowo – Sandiaga Media Center, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Kamis (16/5/2019).
"Kemudian masif adalah dilaksanakan dengan masif dan menyebar karena dilakukan melalui instruksi dan jelas,” Said Didu menambahkan.
Baca Juga: Bawaslu RI: KPU Langgar Tata Cara dan Prosedur Input Data Situng
Selain itu, ia menyebut kecurangan dengan memanfaatkan BUMN dilakukan secara sistematis. Ia menyebut BUMN dikerahkan untuk mempengaruhi masyarakat dalam pilihannya di Pilpres 2019 dengan cara menggelontoran dana CSR.
Ia menyebut hal itu dilakukan oleh kementerian yang dipimpin Rini Soemarno di daerah-daerah yang notabene merupakan daerah kantong pemilih Capres - Cawapres nomor urut 02 Prabowo – Sandiaga.
“Untuk dapat suara, Program Keluarga Harapan di suatu daerah turun empat hari sebelum Pilpres. Bantuan Dana Desa dipercepat. Ini sesitematis sekali penggunaan APBN,” kata dia.
