Infografis
Suara.com - Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Amien Rais menyerukan agar gerakan people power diganti. Amien beralasan untuk melawan tindakan kecurangan yang terjadi selama Pemilu akan diubah dengan gerakan kedaulatan rakyat.
Hal tersebut diungkap Amien saat melakukan pidato penutupan dalam acara 'Mengungkap Fakta-fakta Kecurangan Pilpres 2019' di Grand Sahid Jaya, Tanah Abang Jakarta Pusat.
Dalam pidatonya, Amien mengajak para peserta untuk mendoakan anggota BPN yang baru ditahan Kepolisian, Eggi Sudjana. Menurutnya Eggi ditahan karena peole power, karena itu Amien menggantinya dengan kalimat kedaulatan rakyat.
"Ini sudah azan, jadi sebelum doa saya ingatkan Eggi Sudjana ditangkap polisi karena bicara poeple power tapi kita gunakan gerakan kedaulatan rakyat," ujar Amien di Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2019).
Baca Juga: Prabowo Subianto Malam Ini Mau Tulis Surat Wasiat
Mantan Wakil Ketua MPR itu menuturkan dengan nama kedaulatan rakyat berarti gerakan untuk melawan kecurangan Pemilu adalah gerakan rakyat. Karena itu ia menyebut bagi pihak yang melawan rakyat akan digilas bersama-sama.
"Dari sekarang kita tidak gunakan people power tapi gunakan kedaulatan rakyat. Siapa yang menghadapi rakyat, insyaallah kita gilas bersama-sama," pungkasnya.
Amien Rais menjadi salah satu tokoh kubu Prabowo-Sandi yang menghadiri acara tersebut. Selain Amien, hadir juga tokoh-tokoh seperti Ketua BPN, Djoko Santoso, Rachmawati Soekarnoputri, Koordinator Juru Bicara BPN, Dahnil Anzar, Rizal Ramli, dan Ketua Majelis Syuro PKS, Salim Segaf Al Jufrie.
Sebelumnya, BPN Prabowo-Sandi menyatakan menolak hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). BPN menanggap telah terjadi kecurangan yang terstruktur sistematis dan masif selama Pemilu 2019.
Menurut Djoksan dalam pidatonya, ia sudah mendapat restu dari para petinggi BPN yang sudah mengungkap kecurangan Pemilu di acara tersebut.
Baca Juga: Prabowo: Enggak Usah Takuti Kita dengan Makar!
"Kami Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi bersama rakyat Indonesia yang sadar hak-hak demokrasinya menyatakan menolak hasil perhitungan suara dari KPU RI yang sedang berjalan," ujar Djoksan di lokasi, Selasa (14/5/2019).
