Infografis
Suara.com - Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno menyindir Menko Polhukam Wiranto yang membentuk Tim Asistensi Hukum yang disebutnya untuk memantau ucapan para tokoh. Sandiaga mengatakan, pembentukan tim tersebut hanya bertujuan untuk menyoroti para tokoh yang berbeda pandang dengan pemerintah atau kubu oposisi.
Menurut Sandiaga, adanya tim pemantau ucapan tokoh juga berdampak pada terbatasnya kebebasan berpendapat dalam mengkritisi pemerintah.
"Tentu saja tokoh yang dimaksud tokoh yang berseberangan dengan pemerintah. Ini adalah tindakan vulgar yang memberangus demokrasi dan kedaulatan rakyat," kata Sandiaga di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2019).
Mantan Wagub DKI Jakarta itu juga menanggapi terkait banyaknya laporan yang diproses cepat terhadap sejumlah aktivis hingga ulama yang berada di barisan pendukung Prabowo-Sandiaga. Ia berpendapat upaya tersebut merupakan cara aparat dalam mengkriminalisasi dan membungkam suara vokal pihak yang berseberangan dengan pemerintah .
Baca Juga: Bertemu Presiden Jokowi, Agum Bahas Situasi Nasional Pascapemilu 2019
"Upaya sistematis melemahkan suara oposisi, penangkapan aktivis, kriminalisasi para ulama, para cerdik pandai menjadi penyuara hati nurani rakyat," ujarnya.
Sebelumnya, Sandiaga meminta para relawan untuk terus berjuang melawan segala bentuk kecurangan. Ia meminta relawan berjuang sampai titik darah penghabisan demi menjaga kedaulatan.
"Karena demokrasi adalah soal kesetian pada prinsip kejujuran dan keadilan. Akhirnya kami ingin mengajak saudara-saudara untuk terus berjuang sekuat tenaga sampai titik darah penghabisan, jaga kedaulatan rakyat, takbir!" kata Sandiaga.
