Infografis
2. Ajukan Praperadilan
Sebelum ditangkap, Eggi Sudjana terus menerus membantah bila ia menjadi tersangka makar.
Eggi merasa ada yang janggal terhadao pemberian status tersangka tersebut sehingga mengajukan praperadilan di Pengadilan Jakarta Selatan pada Jumat (10/5/2019).
Dengan pengajuan praperadilan tersebut, Eggi Sudjana memastikan ia tidak pernah berupaya melakukan makar ataupun mengutarakan ujaran kebencian.
Pengajuan praperadilan telah terdaftar di Pengadilan Jakarta Selatan dengan nomor 51/Pid/Pra/2019/PNJKT.SE.
"Perlu kami luruskan di sini bahwsanya klien kami tidak pernah melakukan makar, tidak pernah melakukan ujaran kebencian apalagi berita bohong," kata Pitra Romadoni.
3. Sempat Mangkir Pemeriksaan
Eggi Sudjana sempat mangkir dalam pemeriksaan sebagai tersangka makar. Ia menolak untuk menghadiri pemeriksaan di Polda Metro Jaya dengan alasan masih menunggu hasil pengajuan praperadilan.
"Alasanya Eggi sudah prapradilan atas status tersangkanya ini, artinya sedang kita uji apakah sah menurut hukum atau tidak. Karena yang dilaporkan (Pasal) 160 kok jadi (Pasal) 107 itukan makar bisa (dihukum) mati, seumur hidup, 15 tahun, nah kode etik kan belum," ujar perwakilan kuasa hukum Eggi Sudjana, Damai Hari Lubis.
4. Kejanggalan Versi Eggi Sudjana
Eggi Sudjana merasa ada yang janggal dengan penetapan status tersangka kepadanya. Dalam sebuah wawancara di media televisi swasta, Eggi Sudjana membeberkan ada 8 kejanggalan terkait kasus yang membelitnya.
Mulai dari kecepatan waktu yang tak lazim, sampau materi pemeriksaan yang banyak ditanyakan soal pendapat padahal ia bukan saksi ahli.
Kejanggalan lain adalah, Ada perbedaan tanggal lahir di surat panggilan untuknya; dan, profesi dalam surat panggilan tertulis sebagai pengacara. Padahal profesi itu tidak bisa dituntut.
Baca Juga: CEK FAKTA: Halte Bus Berornamen Palu Arit Ini Ada di Cileungsi Bogor?
Selanjutnya Eggi mengklaim, ada perbedaan pasal yang dilaporkan dengan pasal yang keluar saat pemanggilan; ada perbedaan waktu dan delik dalam laporan; kasus makar tidak masuk dalam delik aduan; dan proses gelar perkara kasusnya yang dilakukan sepihak tanpa melibatkan dirinya.
