Infografis
Suara.com - Menteri Kesehatan Nila F Moeloek berjanji akan melakukan autopsi verbal untuk mengetahui penyebab kematian petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilu 2019.
Nila menuturkan Kementerian Kesehatan akan bekerja sama dengan tim independen dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) dan Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) untuk melakukan penelitian terhadap petugas KPPS yang meninggal di luar rumah sakit.
"Kami akan tetap bekerja sama, artinya ada tim independen dari Fakultas Kedokteran UI ya, yang bersama dengan Asosiasi Ilmu Pendidikan Kedokteran Indonesia, dimana akan dilakukan suatu penelitian yaitu yang meninggal di luar rumah sakit, akan dilakukan autopsi verbal," ujar Nila dalam jumpa pers di Kantor Staf Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (14/5/2019).
Nila menuturkan, autopsi verbal bukanlah autopsi forensik, melainkan investigasi atas kematian seseorang melalui wawancara dengan keluarga atau orang-orang dekat petugas KPPS mengenai tanda-tanda kematian.
Baca Juga: IDI: Kelelahan Bukan Faktor Utama Petugas KPPS Meninggal
"Autopsi verbal bukan autopsi forensik, artinya ini dilakukan penyebab kematian ini ditanyakan kepada tentu keluarga dan orang-orang disekitarnya dimana tentu kita bisa juga akan mendapatkan dan autopsi verbal ini ketepatannya hampir 80 persen, adalah tepat dalam hal ini," kata dia.
Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait jumlah petugas KPPS yang meninggal kata Nila sebanyak 485 orang. Sementara, petugas KPPS yang menderita sakit usai menjalankan tugasnya sebanyak 10.997 orang.
"Memang data menunjukkan adanya yang meninggal yaitu sebanyak 485 dari KPU yang sakit sebanyak 10 ribu hampir 11 ribu, 10.997," ucap dia.
Lebih lanjut, Nila menuturkan pihaknya sudah menginstruksikan dinas kesehatan untuk melakukan audit medik.
"Kami melakukan meminta keseluruh kepada dinas kesehatan utnuk melakukan audit medik itu tentu kematian yang terjadi di rumah sakit. Kematian yang terjadi dirumah sakit sebesar 39 persen ini kita melakukan audit medik dan sudah terkumpul data dari 25 provinsi," tandasnya.
Baca Juga: Tuduhan KPPS Meninggal Diracun Berlebihan, Wapres JK: Untungnya Apa?
