Infografis
Suara.com - Terkait informasi pengangkatan Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo menjadi Kepala Badan Kependudukan Nasional (BKKBN), DPRD Kabupaten Kulon Progo belum menyikapi secara politis.
Meski begitu, Ketua DPRD Kulon Progo Akhid Nuryati masih menunggu kepastian pengangkatan tersebut.
"Kami masih menunggu kepastian pengangkatan tersebut. Sebab surat keputusan (SK) hingga hari ini belum turun," katanya seperti dilansir Antara, Senin (13/5/2019).
Ia mengatakan proses pergantian dan pengisian kekosongan jabatan membutuhkan waktu lama. Bupati harus mengundurkan diri ke Kementerian Dalam Negeri dan ada usulan nama-nama pengganti yang diusulkan oleh partai pengusung, yakni PDIP, PAN, PKS dan Golkar.
Baca Juga: Bupati Kulon Progo Diangkat Jadi Kepala BKKBN, Ini Penjelasan Presiden
Namun, ia mengatakan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten, dan Kota mengatur tentang tata cara pengisian kekosongan jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Melalui PP tersebut, pemerintah memberikan kewenangan lebih kepada DPRD dalam menjalankan fungsinya di tingkat daerah.
"Mekanisme itu kan sudah diatur, kalau jabatan bupati kosong, maka yang mengisi wabup, nanti posisi wabup akan diisi calon yang diusulkan partai pengusung, untuk kemudian dipilih DPRD sesuai aturan," kata Bendahara DPC PDIP Kulon Progo ini.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kulon Progo Ponimin Budi Hartono mengatakan keberadaan Hasto di tingkat nasional diharapkan mampu memudahkan lobi-lobi Kulon Progo untuk naik ke nasional. Terutama soal promosi daerah. Sepeninggal Hasto, dia mengharap penggantinya mampu bekerja sebaik sekarang.
"Yang gesit dan cerdas, karena Kulon Progo sekarang kan sedang fase berkembang ke arah lebih baik," katanya.
Baca Juga: Menhub: Bandara Kulon Progo Diresmikan 2 Pekan Sebelum Lebaran
Ketua DPD PAN Kulon Progo itu memprediksi proses pemilihan wabup nanti, kemungkinan besar akan diwarnai sejumlah polemik. Hal ini mengingat partai pengusung pasangan Hasto-Sutedjo dalam Pemilukada 2017-2022 lalu cukup banyak.
