Infografis
Suara.com - Pemerintah Indonesia memutuskan untuk membuat badan khusus terkait rencana pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Luar Pulau Jawa. Badan ini diharap bisa bekerja cepat agar pemindahan ibu kota tak haya sekadar wacana.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan pemerintah bakal membentuk lembaga atau badan khusus untuk mengurusi pemindahan ibu kota.
"Yang pasti memang harus ada satu lembaga yang mengatur itu (pemindahan ibu kota). Nanti akan dibentuk," kata Bambang Brodjonegoro saat diskusi di Kantor Staf Presiden, Jakarta Pusat, Senin (13/5/2019).
Bambang menuturkan, rencana pembentukan badan khusus sudah disetujui oleh Presiden Joko Widodo. Badan tersebut diharapkan bisa bekerja cepat tanpa terbelit birokrasi pemerintahan yang rumit.
Baca Juga: Setelah Ibu Kota Negara Pindah, Jakarta Ditantang Bisa Saingi Kuala Lumpur
"Lembaga ini juga harus fleksibel, punya orientasi bisnis yang baik hingga dia bisa mempercepat pembangunan ibu kota baru, yang jelas arahan presiden jangan terlalu mengarah ke birokrat karena nanti dikhawatirkan malah menjadi pelan dan kaku," tegas Bambang.
Meski demikian, hingga saat ini belum ada nama-nama yang ditunjuk masuk dalam badan tersebut. Ia memprediksi nantinya akan ada pihak swasta dan BUMN yang terlibt di dalamnya.
"Lembaga ini di satu sisi harus kuat landasan hukumnya karena nanti pekerja mereka banyak melibatkan swasta dan BUMN," jelas Bambang.
Untuk diketahui, Bappenas menargetkan kajian teknis pemindahan Ibu Kota akan rampung di akhir 2019, dilanjutkan dengan konsultasi ke DPR untuk membahas produk hukum pemindahan ibu kota hingga awal 2020.
Selanjutnya, 2020 hingga 2022 adalah penyiapan lahan, termasuk memastikan status tanah yang akan dijadikan lokasi infrastruktur dasar, dan lama pembangunan ini diprediksi akan memakan waktu sekita tiga tahun hingga 2024.
Baca Juga: Dibumbui Isu Pindah Ibu Kota, Orang Makin Nafsu Beli Properti di Kalimantan
Berdasarkan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Pulau Kalimantan selama tiga hari dari 7 - 9 Mei 2019, Jokowi sudah melihat tiga lokasi antara lain Bukit Soeharto di Kawasan Taman Hutan Raya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur; Bukit Nyuling di Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah; dan Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
