Infografis
Suara.com - Ratusan petugas penyelenggara Pemilu 2019 meninggal dunia menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk melaksanakan pesta demokrasi berikutnya yang lebih baik. Ada dua solusi yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kelemahan sistem Pemilu 2019.
Dua hal itu disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Evaluasi pertama yang harus dilakukan kata JK, adalah pemisahan jenis pemilu dan sistem pileg proporsional tertutup.
"Evaluasinya dua itu, bahwa jangan disatukan (pileg dan pilpres), kemudian jangan lagi (proporsional) terbuka supaya yang dihitung hanya partainya. Supaya patai juga memilih orang yang baik, karena banyak isu tentang biaya yang besar," kata JK di Kantor Wapres Jakarta, Senin (13/5/2019).
Menurut JK, salah satu penyebab ratusan penyelenggara dan petugas pemilu meninggal dunia adalah rumitnya penghitungan perolehan suara pileg DPR, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten.
Baca Juga: Tanggapi Megawati, KPU Pastikan Evaluasi Sistem Setelah Pemilu 2019 Selesai
Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) harus mencatat perolehan suara dari setiap caleg di setiap entitas pileg, apakah itu tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten.
"Yang paling berat sebenarnya tiga sistem yang tergabung itu, sehingga makin banyak. Kedua, sistemnya terbuka, sehingga nama pun harus dicatat, sehingga butuh waktu bagi mereka bekerja lama sekali," jelasnya.
Selain itu, Wapres JK melihat jumlah partai politik yang menjadi peserta di Pemilu 2019 lebih banyak jika dibandingkan Pemilu 2014. Akibatnya, waktu yang diperlukan petugas KPPS untuk menghitung perolehan suara caleg juga lebih lama.
"Jadi yang terberat sebenarnya bukan pilpresnya, yang terberat justru pileg itu karena sistemnya terbuka. Jadi (sekarang) 16 partai, dulu cuma 10 partai, jadi bertambah lebih 60 persen," katanya.
Oleh karena itu, evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemilu 2019 perlu dilakukan untuk memperoleh sistem terbaik di pemilu berikutnya yang sesuai dengan kondisi Indonesia. (Antara)
Baca Juga: Megawati Minta Pemilu 2019 Dievaluasi, Ini Kata BPN Prabowo
