Infografis
Suara.com - Politisi Partai Gerindra, Permadi dilaporkan ke Polda Metro Jaya lantaran menyebut kata 'revolusi'. Sejumlah pihak yang merasa keberatan atas seruan tersebut menilai, video Permadi di Youtube cukup menjadi acuan atas pelaporan tersebut.
Polda Metro Jaya pun telah menerima laporan dari sejumlah pihak yang melaporkan Permadi. Saat ini, laporan tersebut tengah diselidiki oleh jajaran Polda Metro Jaya.
"Ya kita saat ini sedang mengecek laporan itu, termasuk mengecek rekaman video (saat Permadi menyerukan revolusi)," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Argo Yuwono kepada wartawan, Sabtu (11/5/2019).
"Ya memang sudah ada yang buat laporan ke Polda Metro, ya kita selidiki," katanya.
Baca Juga: Lagi, Permadi Dilaporkan Ke Polda Metro Jaya Karena Sebut Revolusi
Sebelumnya, Permadi dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada Kamis (9/5/2019) malam. Permadi dipolisikan atas ucapannya yang menyebut kata 'revolusi'. Ia dilaporkan oleh seorang pengacara bernama Fajri.
Laporan itu bermula dari sebuah video yang beredar di Youtube. Video tersebut pun menjadi bukti bagi Fajri untuk melaporkan politisi Partai Gerindra itu.
Menurut Fajri, pihak kepolisian ternyata telah melakukan penyelidikan. Pasalnya, polisi telah terlebih dulu membuat laporan Model A sebelum pelaporan Fajri.
Esoknya, Permadi kembali dilaporkan ke Polda Metro Jaya karena menyebut revolusi, Jumat (10/5/2019). Tak tanggung-tanggung, Permadi dipolisikan oleh dua orang.
Pertama, Politisi PDI P bernama Stefanus Asat Gusma dan Josua Viktor sebagai Ketua Yayasan Bantuan Hukum Kemandirian Jakarta.
Baca Juga: Nama Permadi Tambah Kasus Elite Kubu Prabowo, Gerinda: Ini Luar Biasa!
Laporan Stefanus diterima polisi dalam nomor laporan LP/2885/V/2019/PMJ/Dit. Reskrimum. Sementara laporan Josua diterima polisi dalam nomor laporan LP/2890/V/2019/PMJ/Dit. Reskrimum.
Untuk pasal yang diterapkan dalam kedua LP itu adalah pasal dugaan makar yang masuk dalam Pasal 107 KUHP dan 110 KUHP Junto Pasal 87 KUHP dan atau Pasal 4 Junto Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis.
