Infografis
Suara.com - Direktur Utama PT PLN nonaktif Sofyan Basir resmi mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada Rabu (8/5/2019) lalu.
Pengajuan praperadilan dilakukan Sofyan setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus suap PLTU Riau-1 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menanggapi hal itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan pihaknya belum menerima surat permohohan praperadilan.
"Tadi saya cek ke biro hukum, suratnya belum diterima," kata Febri, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (10/5/2019).
Baca Juga: Jadi Tersangka Suap, Sofyan Basir Resmi Ajukan Praperadilan
Meski begitu, bila memang Sofyan mengajukan praperadilan, KPK pastinya akan menghadapi dengan prosedur yang berlaku dalam penanganan perkara kasus suap PLTU Riau-1.
"Tapi kalau benar mengajukan praperadilan, silakan saja, pasti akan kami hadapi. Karena KPK yakin dengan aspsk prosedural atau hukum acara dan substansi dalam penanganan perkara ini," ujar Febri
Apalagi, Febri menilai dengan penetapan status hukum terhadap ketiga tersangka terdahulu yakni Mantan Wakil Ketua Komisi VII Eni Maulani Saragih, Mantan Menteri Sosial Idrus Marham dan Bos Blackgold Natural Resource, Johannes B. Kotjo sudah berkekuatan hukum.
"Apalagi sejumlah pelaku kan sudah divonis bersalah dan berkekuatan hukum tetap," tutup Febri.
Untuk diketahui, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang sebelumnya mengakui sudah mengintai Sofyan Basir sejak tahun 2015.
KPK meyakini Sofyan Basir telah terbukti membantu memuluskan proyek PLTU Riau-1 untuk dimenangkan oleh pengusaha Johannes B Kotjo.
Baca Juga: Belum Usai Kasus Sofyan Basir, PLN Didera Dugaan Kasus Korupsi Lain
"Dia (Sofyan Basir) bersama-sama membantu Eni Saragih selaku anggota DPR dan kawan-kawannya untuk menerima hadiah dari Johannes terkait kesepakatan kontrak proyek PLTU Riau-1," ucap Saut.
Dalam kasus ini, Sofyan Basir dijerat Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 ayat (2) KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
