Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Kabupaten Gunung Mas di Kalimantan Tengah paling siap jika dijadikan sebagai Ibu Kota baru. Salah satunya dari segi luas wilayah yang dinilai cukup untuk menjadi pusat pemerintahan.
"Kalau dari sisi keluasan, di sini mungkin paling siap. Mau minta 300 ribu hektare ya siap di sini. Kalau kurang masih tambah lagi juga siap," kata Jokowi di saat meninjau calon ibu kota baru di kawasan Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu (8/5/2019).
Dalam kunjungannya, Kepala Negara menyambangi kawasan segitiga yang menjadi calon wilayah ibu kota pengganti DKI Jakarta, yakni Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Gunung Mas di Kalimantan Tengah.
Wilayah di antara kota dan kabupaten tersebut sebelumnya disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai calon ibu kota baru.
Baca Juga: TKN: Usul Fahri Hamzah Ibu Kota Pindah ke Kepulauan Seribu Tak Konstruktif
Kabupaten Gunung Mas, kata Jokowi, memiliki resiko bencana yang kecil. Namun dia menjelaskan untuk pembangunan kesiapan infrastruktur harus dibangun dari awal.
Kunjungan Presiden ke sejumlah calon ibu kota dilakukan untuk mendapatkan gambaran awal mengenai kelayakan wilayah-wilayah itu.
Nantinya, tim khusus akan kembali berkunjung untuk melakukan kajian dan kalkulasi mengenai kelayakannya sebelum pada akhirnya diambil keputusan.
"Saya ini ke lapangan hanya satu (tujuan), mencari 'feeling-nya'. Biar dapat 'feeling-nya'. Kalau sudah dapat 'feeling-nya' nanti kalkulasi dan hitung-hitungan dalam memutuskan akan lebih mudah. Kalau ke lokasi saja belum, dapat 'feeling' dari mana," kata Jokowi.
Untuk diketahui, Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno pernah memiliki visi untuk menjadikan salah satu wilayah di provinsi Kalteng sebagai ibu kota, yakni di Kota Palangka Raya.
Baca Juga: Setelah Penajam Paser Utara, Banyuwangi Juga Berharap Jadi Ibu Kota
Menurut Jokowi, terdapat alasan khusus dari Presiden Soekarno memilih Palangka Raya sebagai lokasi calon ibu kota.
"Enggak mungkin sebuah keputusan disampaikan tanpa sebuah argumentasi data dan fakta lapangan yang matang," ujar Jokowi seperti keterangan tertulis dari Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.
Dalam peninjauan ini Kepala Negara didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.
Kemudian Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN Sofyan Djalil, Staf Khusus Presiden Sukardi Rinakit, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, dan Bupati Gunung Mas Arton Dohong. (Antara)
