Suara.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyebut konsep ibu kota negara, DKI Jakarta sudah mencontek konsep Washington DC, Amerika Serikat.
Konsep tersebut kata Fahri merupakan konsep yang digagas Presiden pertama RI Soekarno, dengan memilih Jakarta menjadi ibu kota negara.
"Tetapi saya bilang, saya memahami Jakarta ini peninggalan Bung Karno karena disebut dari khusus istimewa itu kan undang- undang tahun 1961, sepulang Bung Karno dari Amerika. Jadi konsep DKI itu mengikuti Washington DC sebetulnya," ujar Fahri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/5/2019).
Menurut Fahri, Soekarno sudah menghitung luasan Jakarta dengan meniru Washington. Karena itu seharusnya konsep ibu kota Jakarta tidak perlu diubah ataupun di pindah ke daerah lain.
Baca Juga: Pemindahan Ibu Kota, Penajam Paser Utara Usul Jadi Pengganti Jakarta
"Makanya kalau kita membaca luas (Washington) District Colombia itu kan cuma 16x10 kilometer. Dan kalau kita tarik gedung DPR sampai ke sini kan lebih kurang 10 kilometer. Jadi sebenarnya sudah merupakan konsep bung Karno tentang ibu kota, apalagi yang mau kita ubah," ucap Fahri.
Ia pun menyarankan, jika ingin dibangun pusat pemerintahan baru, seharusnya dibangun tak jauh dari Jakarta, yakni di Kepulauan Seribu.
"Tapi kalau mau bikin kantor silakan cari dekat dekat sini. Dulu Pak Harto mau bikin ke Jonggol, tapi Jonggol sudah gagal. Usul saya mumpung ini ada konsep maritim pindahin aja ke pinggir dekat dekat Pulau Seribu," kata Fahri.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut pemerintah serius terkait rencana pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa.
Hal ini dikatakan Jokowi dalam sambutan buka puasa bersama pimpinan lembaga negara di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/5/2019).
Baca Juga: Buka Puasa Bareng Jokowi, Fahri Hamzah Usul Ibu Kota Pindah ke Pulau Seribu
"Pada kesempatan hari ini, mumpung bertemu dengan ketua dan pimpian lembaga negara, saya ingin menyinggung sedikit hal yang berkaitan dengan pemindahan ibu kota. Kita serius dalam hal ini," ujar Jokowi dalam sambutan.
Menurut Jokowi, sejak tiga tahun lalu, rencana pemindahan ibu kota sudah dibahas di internal. Kemudian satu setengah lalu, dirinya meminta Bappenas melakukan kajian-kajian yang lebih detail, baik dari sisi ekonomi, sosial, politik hingga kajian dari sisi lingkungan
"Kita tahu semua bahwa di Pulau Jawa ini sudah dihuni 57 persen dengan total penduduk kita 149 juta orang padahal di pulau lain di Sumatera 21 persen, Kalimantan 6 persen dan Sulawesi 7 persen, Papua dan Maluku 2 sampai tiga persen," kata Jokowi.