Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah sudah menyiapkan tiga alternatif daerah dengan luasan lahan yang berbeda-beda untuk dijadikan lokasi pemindahan ibu kota.
Alternatif pertama, kata Jokowi, menggunakan lahan seluas 80 ribu hektare. Untuk wilayah kedua, menggunakan lahan 120 ribu hektare, dan wilayah ketiga seluas 300 ribu hektare.
"Kami siapkan tiga alternatif daerah yang juga menyiapkan lahannya. Ada 80 ribu hektare, 120 ribu hektare, dan 300 ribu hektare. Kita tahu di Jakarta ini ada 66 ribu hektare, sehingga apa yang tersedia sudah cukup hanya untuk ibu kota pemerintahan," ujar Jokowi di acara buka puasa bersama Pimpinan Lembaga Negara di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/5/2019).
Tak hanya itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta agar pemindahan ibu kota ke daerah lain, tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia pun sudah berbicara dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Baca Juga: Jokowi Tegaskan Pemerintah Serius Soal Pemindahan Ibu Kota
"Saya sampaikan kepada menteri keuangan, bahwa kita berharap tidak membebani APBN," ucapnya.
Lebih lanjut, Jokowi mengaku tak masalah terkait anggaran pemindahan ibu kota asalkan tidak dikerjakan dalam satu tahun.
"Kalau menteri keuangan menyampaikan dan langkahnya seperti itu nggak ada masalah asal tidak dikerjakan selama satu tahun. Artinya anggaran kita siap menjalankan keputusan ini," tandasnya.
Dalam buka puasa bersama tersebut hadir Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua DPR Bambang Soesatyo, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPD Oesman Sapta Odang, Ketua MK Anwar Usman, Ketua Komisi Yudisial Jaja Ahmad Jayus.
Kemudian hadir Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Wakil, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil.
Baca Juga: Pemindahan Ibu Kota, Gubernur Kalsel: Pak Jokowi Ini berani, Walau Dikritik
Selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, Wakil Ketua MPR Muhaimin Iskandar, Menteri PMK Puan Maharani, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.
