Infografis
Suara.com - Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan lobi-lobi politik dari sekarang menyusul rencana pemindahan ibu kota negara.
Endi menganggap lobi politik harus dilakukan karena rencana pemindahan ibu kota merupakan isu lama, namun kembali ramai dibahas setelah diputuskan dalam rapat terbatas beberapa hari lalu.
"Memang lobi politik harus dilakukan dari sekarang. Memang ini kan baru seminggu ya usulan ini mengemuka. Meskipun ini isu lama tapi aksi dan reaksi baru sekarang," ujar Endi dalam diskusi bertajuk Pindah Ibu Kota Nih?, di Kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (4/5/2019).
Lobi-lobi politik yang harus dilakukan Jokowi, kata Endi, adalah dengan cara mendekati anggota dewan yang baru terpilih periode 2019-2024 di Senayan. Ia menyebut berdasarkan data KPU banyak anggota DPR yang terpilih berasal dari partai pemerintah.
Baca Juga: Rencana Pemindahan Ibu Kota Juga Harus Dibarengi dengan Penataan Jakarta
"Bagaimana DPR yang baru, nanti akan dilihat, petanya kita tahu dari data KPU bisa dipegang dan jadi rujukan terlebih banyak partai dari pemerintah yang akan mengisi posisi DPR," kata dia.
Sebelumnya, Presiden Jokowi memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke luar Pulau Jawa.
Hal tersebut merupakan respons atas tiga usulan alternatif dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam rapat terbatas membahas tindak lanjut rencana pemindahan ibu kota di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4/2019).
Tiga alternatif yang diusulkan kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro ialah, pertama ibu kota tetap di Jakarta dan akan dibuat distrik khusus untuk pemerintahan di sekitar Istana Presiden, kawasan Monas, dan sekitarnya.
Alternatif kedua, ibu kota dipindahkan dari Jakarta tapi berada di daerah satelit, yakni Bogor, Depok, Tangerang, atau Bekasi.
Baca Juga: Ibu Kota Mau Dipindah, Apindo: Jangan Sampai Merugikan Kita Semua
Sementara alternatif ketiga yakni memindahkan ibu kota langsung ke luar Pulau Jawa.
