Infografis
Suara.com - Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno kembali menyampaikan kekecewaannya dengan sistem KPU terkait laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK). Sandiaga menilai KPU tidak siap saat pelaporan LPPDK, sehingga BPN melaporkan LPPDK secara manual.
"Dua hari lalu saya sangat-sangat kecewa, karena sistem laporan dana kampanye yang sudah kami susun begitu rapih tiap bulan. Kami selalu disiplin menyampaikan, pas diujung sistem KPU tidak siap," ujar Sandiaga di kediamannya, Jalan Jenggala II, Kebayoran Baru, Jakarta, Sabtu (4/5/2019).
Untuk diketahui, Sandiaga ikut mendampingi Badan Pemenangan Nasional Prabowo - Sandiaga yang melaporkan dana kampanye ke posko LPDK di Hotel Borobudur, Kamis (2/5/2019).
Menurutnya, ketidaksiapan KPU tersebut menjadi pertanyaan sejumlah pihak, mengingat dana yang dibuat pada sistem sidakam KPU tidak sedikit.
Baca Juga: Hari Ini KPU Kota Bekasi Gelar Pleno Rekapitulasi Suara Pemilu 2019
"Kalau yang simpel seperti dana kampanye saja tidak siap, apalagi yang lebih kompleks melibatkan puluhan atau ratusan juta suara di seluruh Indonesia. Apakah sistemnya itu sudah robas, sistim yang tangguh?," ucap Sandiaga.
"Ini yang kami harus pastikan karena dengan menggunakan uang rakyat yang begitu banyak, menyita perhatian begitu banyak. Kita harus hadirkan sistem pemilu yamg berkualitas, jujur adil dan bermartabat dan sehat," sambungnya.
Mantan Wagub DKI Jakarta itu kemudian menilai sistem pelaporan dana kampanye kacau, karena ketidaksiapan sistem yang dibuat KPU.
Akhirnya kata Sandiaga, pihaknya menyusun laporan dana kampanye secara manual dengan Microsoft Excel, karena Sistem Aplikasi Dana Kampanye (Sidakam) dari KPU tidak berjalan dengan baik.
Ia pun membandingkan saat membuat laporan dana kampanye saat dirinya 35 tahun lalu menjadi mahasiswa.
Baca Juga: Real Count KPU Sabtu Pagi: Jokowi 56,11% - Prabowo 43,89%
"Dari sistem pelaporan dana kampanye saja kelihatan kekacauan karena sudah 7 kali di upgrade, setelah tujuh kali tetap saja tidak bisa mengonsolidasi laporan, dari masing-masing provinsi," katanya.
