Infografis
Suara.com - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mempertanyakan alasan Pimpinan FPI Habib Rizieq Shihab yang mendesak Komisi Pemilihan Umum untuk menghentikan proses real count melalui Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng). Menurutnya, permitaan Rizieq untuk menyetop real count KPU tak masuk akal.
"Dalau kemudian ada orang yang minta agar real count Situng didrop ini kan aneh," ujar Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (3/5/2019).
Diketahui, Rizieq menyarankan agar BPN Prabowo-Sandiaga meminta KPU untuk menghentikan proses real count agar tidak membingungkan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Rizieq melalui Ketua GNPF (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa), Yusuf Muhammad Martak Hotel Lor In, Sentul, Bogor, Jawa Barat pada Rabu (1/5/2019).
Menurutnya, lewat metode Situng KPU itu menandakan demokrasi di Indonesia itu sudah berkembang lebih baik karena bisa memanfaatkan teknologi. Masyarakat, kata dia, juga bisa melihat langsung proses real count di situs resmi KPU secara terbuka.
Baca Juga: Buntut Cabuli 9 Anak, Aris Si Predator Tak Bisa Lagi Ereksi Seumur Hidup
"Demokrasi semakin maju, alat kontrolnya semakin banyak. Kalau Situngnya ditake down misalnya, kan masih ada kawal pemilu yang kurang lebih nanti hasilnya sama. Karena materi perhitungan C1-nya juga sama," kata dia.
Karena itu, ia berharap semua pihak menyikapi perkembangan demokrasi yang semakin maju. Bukanlah meminta real count KPU dihentikan, karena hasil real count KPU tidak sesuai harapan.
"Dengan demikian harapannya proses pendewasaan kita terhadap hasil Pemilu ini dimaknai jangan karena nggak sesuai harapannya minta dihapus dan sebagainya," ucap dia.
Real count melalui Situng KPU kata Pramono merupakan referensi alat bantu untuk mengetahui hasil perolehan suara sementara.
"Real count ini yang Situng ini kan sebagai referensi alat bantu yang sebenarnya juga sudah ada. Dulu kan ada kawal pemilu. Nah berbagai instrumen ini menunjukkan bahwa sebenarnya demokrasi kita sudah semakin dewasa," tandasnya
Baca Juga: Koalisi Prabowo Adem, BPN: Mungkin Pihak Luar yang Menginginkan Retak
