Infografis
Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa pemerintah serius untuk merealisasikan rencana untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke luar Jawa. Sebab ada pihak yang menyatakan pemindahan Ibu Kota Negara dinilai hanya main-main.
Luhut menuturkan rencana pemindahan ibu kota bukan hal yang baru karena telah lama disuarakan, bahkan oleh pemerintah sebelumnya. Pemerintah menginginkan agar Jakarta tetap menjadi pusat bisnis dan perdagangan sementara pusat pemerintahan dipindahkan ke wilayah lain.
"Ya serius, kenapa enggak serius? Masak main-main?" katanya ditemui seusai acara silaturahmi menjelang Ramadhan di Kantor Kemenko Maritim Jakarta, Kamis (2/5/2019).
"Sekarang dibuat kajiannya oleh Bappenas dan tim independen. Nanti kalau kajian sudah ada, dipaparkan, masih ada beberapa waktu," lanjutnya.
Baca Juga: Emil Salim Saran Duit Pindah Ibu Kota Buat Bangun Papua
Mantan Menko Polhukam itu menambahkan rencana Presiden Joko Widodo untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke luar Jawa bukan tidak mungkin terjadi.
Pasalnya, menurut dia, pemerintah mampu melakukan itu dari sisi anggaran yang ada. Ia pun menyebut anggaran pemindahan ibu kota bahkan lebih kecil dari anggaran pengembangan DKI Jakarta yang diajukan baru-baru ini.
"Perbaiki DKI itu saja butuh Rp571 triliun. Itu pengajuan gubernur. Sementara, pemindahan ibu kota kira-kira Rp300 triliun kalau saya tidak keliru," katanya.
Luhut pun menampik pendapat sejumlah politisi yang menyebut rencana pemindahan ibu kota hanya isapan jempol dan akan hilang dengan sendirinya seperti halnya yang terjadi di masa lalu.
"Kenapa itu hilang, ya karena tidak direalisasi. Sekarang tidak ada masalah anggaran karena itu program 'multiyears'," katanya.
Baca Juga: Pindah Ibu Kota Butuh Dana Rp 400 Triliun, Sumbernya dari Mana?
Luhut pun meminta publik bersabar atas realisasi rencana pemindahan ibu kota. Ia menyebut studi mengenai rencana itu akan terus dilakukan pemerintah termasuk mengenai soal calon ibu kota baru nanti.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah ikut berkomentar soal wacana Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk memindahkan ibukota dari DKI Jakarta. Ia meminta Jokowi untuk mendahulukan perbaiki kesejahteraan rakyat.
Fahri meminta Jokowi untuk tidak main-main dengan melemparkan wacana ibukota. Pasalnya, Fahri menganggap ibukota menjadi ibu Indonesia.
"Jangan becanda soal ibukota... Bisa durhaka... Ibukota bicara seperti ibu kita...," kata Fahri melalui akun Twitternya @fahrihamzah pada Rabu (1/4/2019).
Ketimbang menyetujui pemindahan ibukota, Fahri justru mengingatkan Jokowi untuk menyelesaikan permasalahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Fahri menginginkan apabila Jokowi sebagai kepala negara bisa memperhatikan pelayanan kesehatan untuk masyarakat.
Bukan hanya BPJS, Fahri lantas mengingatkan Jokowi untuk membayar upah tenaga pengajar, mengangkat guru honorer serta meningkatkan fasilitas pendidikan seperti perbaikan sekolah. Menurutnya hal tersebut menjadi hal utama yang perlu diperhatikan saat ini.
"Selesaikan defisit BPJS dulu supaya pelayanan kesehatan jangan terbengkalai...," ujarnya.
"Bayar gaji guru, angkat guru honorer, bangun ruang kelas dan perbaiki sekolah...itu lebih prioritas... Banyak lagi!," tandas Fahri.
