Suara.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Hinca Panjaitan memastikan partai yang diketuai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tetap berada di dalam Koalisi Indonesia Adil Makmur. Hinca menuturkan, Partai Demokrat tidak akan meninggalkan Capres dan Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.
"Sampai hari ini kami masih tetap berada dalam posisi koalisi (Adil Makmur), tidak ada adatnya orang Demokrat itu meninggalkan teman seperjuangan ketika sedang bertempur. kita tuntaskan ini," kata Hinca di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (2/5/2019).
Peryataan yang disampaikan Hinca sekaligus menanggapi pernyataan dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Maruf Amin. Sebelumnya TKN Jokowi membuka peluang kepada partai yang dipimpin oleh SBY untuk gabung.
Meski berada di Koalisi Indonesia Adil Makmur, Hinca menyebut pihaknya tetap memberikan kritik jika ada yang kurang. Namun, iya memastikan partainya tetap berada di dalam koalisi Prabowo.
Baca Juga: Jokowi Pamer Gambar Bawa Gembolan Perkakas, Demokrat: Mau Pulang ke Solo?
"Jangan khawatir, Demokrat itu tak pernah meninggalkan semangatnya pada koalisi, dan namun demikian, kami di dalam, Anda lihat sendiri, yang perlu kami kritik, ya kami kritik. Karena cara bersahabat yang baik adalah mengkritik," ujarnya.
Hinca kemudian tidak mau berandai-andai terkait kemungkinan gabungnya Demokrat ke koalisi Jokowi - Maruf.
"Kami menganggap tangga-tangga demokrasi itu harus dilewati sampai selesai dan setelah itu baru kita bicara lagi dan masih banyak langkahnya," ucapnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN), Jokowi - Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding mengatakan pihaknya membuka peluang bagi Partai Demokrat untuk bergabung.
Karding mengatakan wacana Partai Demokrat merapat ke Koalisi Indonesia Kerja mencuat setelah melihat komunikasi Jokowi dengan Susilo Bambang Yudhoyono dan AHY berlangsung baik.
Baca Juga: Demokrat Ingatkan Prabowo Tak Perlu Ikuti Saran Ijtimak Ulama III
Hanya saja, Karding menilai masih terlalu dini membicarakan soal bergabungnya Demokrat ke Koalisi Indonesia Kerja. Sebab, Jokowi belum dilantik menjadi Presiden untuk periode kedua.