Infografis
Suara.com - Ijtimak Ulama III menyarankan agar Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo - Sandiaga untuk meminta kepada KPU menghentikan proses penghitungan suara atau real count. Menanggapi hal itu, Partai Demokrat menyarankan agar Capres Prabowo Subianto untuk tidak mengikuti saran tersebut.
Wakil Sekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik menyampaikan pendapatnya tersebut melalui akun Twitternya @RachlanNashidik pada Kamis (2/5/2019). Menurutnya, Prabowo tidak perlu menuruti saran dari Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab yang diteruskan oleh panitia Ijtimak Ulama.
"Ini adalah pendapat. Dan setiap warga negara tanpa kecuali berhak atas kebebasan berpendapat. Pak Prabowo tak perlu menganggap ini "titah" yang harus dilaksanakan, apalagi tanpa berkonsultasi dengan anggota koalisi," ujar Rachland.
"Demokrat mengingatkan," tambahnya.
Baca Juga: Ijtimak Ulama III Ogah Tunggu Hasil Pilpres dari KPU
Sebelumnya, Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Yusuf Muhammad Martak mengatakan, kalau Rizieq Shibab menginginkan agar KPU berhenti menayangkan proses real count. Habib Rizieq pun menyarankan BPN untuk bergerak meminta KPU menghentikan real count.
"Jadi habib (Rizieq Shihab) menyarankan agar BPN segara ke Bawaslu dan kita kawal ke KPU, agar BPN itu menghentikan real count, agar tidak membentuk opini yang jelek di masyarakat, yang akhirnya membingungkan masyarakat, itu yang jadi bahaya," ujar Yusuf di Hotel Lor In, Sentul, Bogor, Rabu (1/5/2019).
