Infografis
Tak hanya itu, Nirwono menyarankan seharusnya pemerintah juga berani mendistribusikan pembangunan ke luar Pulau Jawa misalnya Sumatera, Sulawesi, Kalimantan dan Papua.
Ia menyayangkan kalau dana pemindahan ibu kota itu ditaksir Rp 323 Triliun atau Rp 466 Triliun. Sebab, dana itu terbuang sia-sia tanpa ada hasil pemerataan pembangunan.
”Misalnya, ibu kota negara dipindah ke Pulau Kalimantan. Susah orang Sumatera berbondong-bondong pindah ke Kalimantan. Atau orang Papua pindah ke Kalimantan,” tuturnya.
Sebelumnya, Jokowi memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Pulau Jawa.
Baca Juga: Jokowi Berwacana Pindahkan Ibu Kota, Sandiaga: Harus Ada Referendum
Hal tersebut merupakan respons atas tiga usulan alternatif dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam rapat terbatas membahas tindak lanjut rencana pemindahan ibu kota di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4/2019).
Tiga alternatif yang diusulkan kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro ialah, pertama, ibu kota tetap di Jakarta dan akan dibuat distrik khusus untuk pemerintahan di sekitar Istana Presiden, kawasan Monas, dan sekitarnya.
Alternatif kedua, ibu kota dipindahkan dari Jakarta tapi berada di daerah satelit, yakni Bogor, Depok, Tangerang, atau Bekasi.
Sementara alternatif ketiga yakni memindahkan ibu kota langsung ke luar Pulau Jawa.
"Kalau masih berpikir tiga alternatif tadi, kalau saya sih alternatif satu dan dua sudah tidak," ujar Jokowi dalam rapat.
Baca Juga: Wacana Jokowi Pindahkan Ibu Kota, Sandiaga: Harus Ada Kajian Komprehensif
Jokowi mengatakan, alasan pemindahan tersebut bukan karena Jakarta sudah tak laik, melainkan Pulau Jawa keseluruhan.
