Suara.com - Cawapres Nomor Urut 02 Sandiaga Uno merespon wacana pemindahan ibu kota yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Ketua Bappenas Bambang Brodjonegoro. Sandiaga menilai rencana tersebut harus ada kajian yang mendalam meliputi segala aspek.
Sandiaga mengetahui apabila wacana pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta sudah pernah dibahas, bahkan sejak kepemimpinan Presiden ke-1 RI, Soekarno. Apabila memang wacana itu ingin direalisasikan, menurutnya harus ada kajian mendalam yang sangat detail, terutama dengan mempertimbangkan dari segala aspek.
"Menurut saya harus ada kajian yang komprehensif dan harus dilihat juga bukan hanya dari aspek tata kota, tata ruangnya, tapi juga dari aspek ekonomi, sosial, budaya, politik," kata Sandiaga di Kantor Kelurahan Kayu Manis, Jakarta Timur, Selasa (26/4/2019).
Keefektifan pemindahan ibu kota, menurut Sandiaga, harus diperhatikan. Sandiaga mengatakan pemindahan juga harus memperhatikan penggunaan teknologi digital yang kini sudah mulai banyak digunakan di Jakarta.
Baca Juga: Ini Tiga Provinsi Minim Bencana untuk Pemindahan Ibu Kota Versi BNPB
"Jadi kalau kita memindahkan fisik ibu kota itu harus dilihat juga dari relevansinya dari segi cost, biayanya berapa dan apakah efektif apalagi sekarang kita sudah punya semuanya dengan layanan digital, jadi tidak dengan secara layanan secara fisik," ujarnya.
Lebih lanjut, Sandiaga tidak memutuskan apakah ibu kota layak dipindahkan dari DKI Jakarta. Pasalnya, Sandiaga menilai kalau seluruh masyarakat Indonesia harus diikutsertakan dalam menentukan kelayakan dari wacana pemindahan ibu kota.
"Saya belum cukup data yang dimiliki untuk bisa mengatakan saya setuju atau tidak, kajian-kajiannya tersebut belum di sampaikan secara komprehensif," ujarnya.
"Menurut saya ini bukan soal Sandiaga Uno setuju atau tidak, tapi semua masyarakat harus kita ajak dalam konsesus bersama, karena ini keputusan yang selalu bersama buat bangsa kita," pungkasnya.
Baca Juga: JK Saran Ibu Kota Pindah ke Mamuju, BNPB: Itu Daerah Rawan Banjir Bandang