Infografis
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan salah satu bahasan dalam pertemuan diplomatik dengan sejumlah duta besar negara Group of Twenty atau G20 adalah soal pemindahan Ibu Kota Indonesia dari Jakarta ke luar Pulau Jawa.
Anies mengatakan para duta besar mempertanyakan rencana itu kepada dirinya karena kabar tersebut sudah sampai di kedutaan besar negara G20.
"Karena kemarin ada pembicaraan tentang ibu kota maka itu juga salah satu hal yang ditanyakan oleh para duta besar," kata Anies usai di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (30/4/2019).
Anies kemudian menjawab bahwa rencana tersebut bukanlah wewenangnya. Melainkan wewenang pemerintah pusat.
Baca Juga: Jokowi Kuatkan Rencana Ibu Kota Negara Pindah ke Kalimantan
"Karena keputusannya bukan pada level provinsi tapi level pusat dan ini masih dibicarakan di pusat," jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Australia untuk Indonesia Gary Francis Quinlan secara pribadi menginginkan Ibu Kota tetap berada di Jakarta.
"Saya sendiri ingin tetap di Jakarta, tapi ya tergantung, karena Indonesia adalah negara yang fantastis," kata Gary.
Namun, dubes yang sudah bertugas selama satu tahun di Indonesia itu menyerahkan sepenuhnya keputusan itu kepada pemerintah Indonesia dan Kedutaan Besar Australia siap beradaptasi dengan proses pemindahan Ibu Kota ini.
"Bagi saya sebagai diplomat, kami menunggu keputusan Indonesia soal pemindahan ibu kota dan tentu juga menunggu undangan dari pemerintah terkait hal tersebut. Hal ini merupakan wewenang pemerintah Indonesia dan kita akan menerima keputusan yang diambil," tegas Gary.
Baca Juga: Setuju Ibu Kota Dipindah, Grace Natalie: Jakarta Sudah Over Crowded Banget
Sebelumnya, Bappenas telah merampungkan kajian tahap pertama rencana pemerintahan Ibu Kota ke luar Jakarta. Kajian tersebut terfokus pada tiga wilayah yang menjadi kandidat utama pengganti Jakarta. Di antaranya, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur.
