Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut Pulau Kalimantan memiliki posisi di tengah-tengah Indonesia terkait lokasi penempatan ibu kota baru. Sehingga itu bisa dijadikan alasan kuat Ibu Kota negara pindah ke sana dari Jakata.
Jokowi menjelaskan pemerintah memilih untuk memindahkan ibu kota pemerintahan ke luar Pulau Jawa karena daerah itu sudah terlalu padat. Selain itu, sejumlah aspek daya dukung seperti lalu lintas, lingkungan, dan air tidak lagi memungkinkan untuk dapat mendukung pengembangan ibu kota baru di Jawa.
"Bisa di Sumatera, tapi kok nanti yang timur jauh. Di Sulawesi agak tengah, tapi di barat juga kurang. Di Kalimantan kok di tengah-tengah, kira-kira itulah," ungkap Presiden kepada media mengenai kandidat lokasi ibu kota baru pemerintahan ditemui usai peninjauan pabrik PT KMK Global Sports I di Tangerang, Banten, Selasa (30/4/2019).
"Ini kan, kita ini kan tidak berpikir sekarang. Berpikir 10 tahun, 50 tahun, 100 tahun yang akan datang," lanjut Jokowi.
Baca Juga: Setuju Ibu Kota Dipindah, Grace Natalie: Jakarta Sudah Over Crowded Banget
Sebelumnya dalam rapat terbatas bertopik "Tindak Lanjut Rencana Pemindahan Ibu Kota pada Senin (29/4/2019), Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro memaparkan kajian Bappenas mengenai pemindahan ibu kota pemerintahan.
Dalam paparannya, Bambang menjelaskan kriteria penetapan lokasi wilayah untuk ibu kota pemerintahan yakni memperhitungkan letak geografis yang berada di tengah-tengah Indonesia sebagai wujud Indonesiasentris.
Kota tersebut harus sudah berstatus kota kelas menengah yang memiliki sarana infrastruktur jalan yang memadai, bandara, dan tidak jauh dari jalur perairan serta telah memiliki sanitasi air dan jaringan listrik, serta komunikasi.
Dia juga mengungkap keadaan di DKI Jakarta yang tidak lagi mampu menampung pengembangan ibu kota pemerintahan.
Sejumlah aspek yang disoroti antara lain kemacetan yang diestimasi merugikan perekonomian dengan jumlah Rp100 triliun pada 2019, banjir yang disebabkan hujan di hulu dan penurunan tanah di pantai utara dimana 50 persen wilayah Jakarta berkategori rawan banjir.
Baca Juga: Dubes Australia Berharap Ibu Kota Indonesia Tetap di Jakarta
Selain itu, kualitas air sungai di Jakarta 96 persen berkondisi tercemar berat sehingga memiliki bahaya signifikan karena sanitasi yang buruk.
