Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan, rencana pemindahan Ibu Kota ke luar Pulau Jawa akan dikonsultasikan dengan beberapa pihak. Di antaranya DPR, tokoh formal hingga tokoh masyarakat.
Jokowi menuturkan konsultasi pemindahan Ibu Kota ke luar Pulau Jawa, karena hal tersebut menyangkut masa depan dalam membangun ibu kota pemerintahan yang representatif.
"Sehingga kita konsultasi ke DPR, tokoh formal, politik, tokoh masyarakat. Karena ini menyangkut sebuah visi ke depan kita dalam membangun suatu ibu kota pemerintahan yang representatif ke depan," ujar Jokowi di PT KMK Global Sports I, Kelurahan Talagasari, Kecamatan Cikupa, Tangerang, Banten, Selasa (30/4/2019).
Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, nantinya akan ada undang-undang yang mengatur pemindahan ibu kota. Kendati demikian, wacana pemindahan ibu kota tetap harus dikonsultasikan kepada DPR sebagai mitra pemerintah.
Baca Juga: Dubes Australia Berharap Ibu Kota Indonesia Tetap di Jakarta
"Ya nanti semua baik kajian hukum, kajian sosial, politik semuanya kalau sudah matang, nanti diputuskan tapi ini tetap harus dikonsultasikan ke DPR," kata Jokowi.
Jokowi menyebut ada tiga kandidat wilayah yang menjadi tempat untuk rencana pemindahan ibu kota baru. Tiga wilayah tersebut yakni Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi dan Pulau Kalimantan.
"Bisa di Sumatera, tapi kok nanti yang timur jauh. Di Sulawesi agak tengah tapi di barat juga kurang. Di Kalimantan kok di tengah-tengah. Kira kira itu lah," katanya.
Meski demikian, kata Jokowi, tiga kandidat daerah ibu kota tersebut belum diputuskan dalam rapat. Sebab pemerintah masih melakukan pengkajian dari semua aspek mengenai lingkungan, daya dukung lingkungan, kebencanaan dan lainnya.
"Ada tiga kandidat, tapi memang belum diputuskan kita harus cek dong secara detail meskipun ini tiga tahun ini kita bekerja ke sana bagaimana mengenai lingkungan, daya dukung lingkungan, air seperti apa, mengenai kebencanaan banjir gempa bumi seperti apa," ujar Jokowi lagi.
Baca Juga: Agar Lebih Murah, Ibu Kota Baru Harus Dibangun di Indonesia Timur
Lebih lanjut, pemerintah juga masih akan membahas pengembangan ibu kota ke depan. Karena itu perlu ada perhitungan sebelum keputusan adanya pemindahan ibu kota.