Infografis
Suara.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyebutkan Ibu Kota Negara baru harus aman dari bencana, seperti jauh dari ring of fire. Selain itu Ibu Kota Negara baru harus dekat pantai.
Basuki mengatakan rencana pemindahan Ibu Kota, yang telah diputuskan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Bukan rencana ujug-ujug, namun telah dirancang dengan matang dan merupakan hasil kajian Bappenas.
"(Pemindahan Ibu Kota) ini bukan ujug-ujug," katanya kepada wartawan seusai membuka acara Indonesia Construction Conference 2019 di Jakarta, Selasa (30/4/2019).
Menteri PUPR memaparkan rencana itu adalah berdasarkan kajian Bappenas, yang menghasilkan tiga opsi, yaitu pertama, Ibu Kota tetap berada di Jakarta. Dua opsi lainnya adalah dipindahkan di sekitar Jakarta dan berada di luar Pulau Jawa.
Baca Juga: Soal Ibu Kota Negara Baru, Jokowi Tanya Begini ke Warganet
Ada beragam pertimbangan utama dalam menentukan lokasi Ibu Kota baru antara lain aman dari kawasan bencana ring of fire dan memiliki akses ke pantai, meski bukan berarti Ibu Kota baru tersebut harus tepat berada di tepi pantai.
Ia mengungkapkan lokasi tepat akan terus dikaji secara mendalam, termasuk masukan BMKG bahwa kawasan, yang relatif aman dari bencana adalah Pulau Kalimantan.
Selain itu, ada pula yang menyatakan bahwa daerah tepat berada di tengah-tengah Indonesia seperti Mamuju atau Pare-pare, tetapi persoalannya sejumlah kota tersebut masih terletak di kawasan ring of fire.
Sebelumnya, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro mengungkapkan estimasi biaya untuk membangun Ibu Kota baru seluas 40.000 hektare di luar Pulau Jawa mencapai sekitar Rp 466 triliun.
"Kita mencoba membuat estimasi besarnya pembiayaan tadi di mana skenario satu diperkirakan sekali lagi akan membutuhkan biaya Rp 466 triliun atau 33 miliar dolar AS, " kata Bambang saat rapat terbatas bertopik Tindak Lanjut Rencana Pemindahan Ibu Kota di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4).
Baca Juga: Lokasi Ibu Kota Baru Indonesia Masih Misterius, Belum Tentu di Palangkaraya
Luas lahan 40.000 hektare dibutuhkan jika jumlah penduduk mencapai 1,5 juta jiwa yang terdiri dari seluruh aparatur sipil negara yang bekerja di kementerian dan lembaga, tingkat legislatif dan yudikatif serta pelaku ekonomi dan anggota TNI dan Polri turut migrasi ke ibu kota baru.
