Kasus Suap PLTU Riau-1, KPK Periksa Empat Saksi untuk Sofyan Basir

Selasa, 30 April 2019 | 11:48 WIB
Kasus Suap PLTU Riau-1, KPK Periksa Empat Saksi untuk Sofyan Basir
Direktur Utama PLN Sofyan Basir (tengah) memberikan keterangan pers tentang penggeledahan kediamannya oleh petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor Pusat PLN, Jakarta Selatan, Senin (16/7).[Suara.com/Muhaimin A Untung]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap AM Rudi Herlambang, selaku Direktur Utama PT. Samantaka Batubara, Selasa (30/4/2019). Rudi akan diperiksa sebagai saksi kasus suap proyek pembangunan PLTU Riau-1.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan AM Rudi akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Direktur Utama PT. PLN nonaktif Sofyan Basir. Keterangan Rudi untuk melengkapi berkas penyidikan.

"Kapasitas AM Rudi kami periksa sebagai saksi untuk tersangka SFB (Sofyan Basir)," kata Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (30/4/2019).

Selain AM Rudi, penyidik lembaga antirasuah juga akan melakukan pemeriksaan terhadap Direktur Keuangan PT. PLN (persero) Sarwono Sudarto, Dirut PT Tri Mitra Bayany Sujono, dan pegawai PT Pembangkit Jawa Bali (PJB) Wildan Baina Iedai El Islami.

Baca Juga: Setya Novanto Terlihat di Restoran Padang RSPAD, Ini Kata KPK

"Kami juga akan diperiksa tiga saksi untuk tersangka SFB (Sofyan Basir)," ujar Febri

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Sofyan Basir sebagai tersangka kasus suap proyek PLTU Riau-1.

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang menyebut penyidik KPK telah memantau Sofyan Basir sejak tahun 2015. Sebab, KPK meyakini Sofyan Basir telah terbukti membantu memuluskan proyek PLTU Riau-1 untuk dimenangkan oleh pengusaha Johannes B Kotjo.

"Dia bersama-sama membantu Eni Saragih selaku anggota DPR dan kawan-kawannya untuk menerima hadiah dari Johannes terkait kesepakatan kontrak proyek PLTU Riau-1," ucap Saut.

Dalam kasus ini, Sofyan Basir dijerat Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 ayat (2) KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Baca Juga: Usai Sita Dokumen Gula, KPK Buka Peluang Panggil Mendag Enggartiasto

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI