Infografis
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi wacana pemindahan Ibu Kota Indonesia dari Jakarta ke luar Pulau Jawa. Menurut Anies pemindahan Ibu Kota tidak akan mempengaruhi rencana pembangunan di Jakarta.
Anies mengatakan permasalahan di Jakarta tetap harus diselesaikan sesuai rencana dan kesepakatan dengan pemerintah pusat.
"Kami di Jakarta menyampaikan bahwa Ibu Kota ada di Jakarta ataupun di tempat lain, masalah yang ada di Jakarta tetap harus diselesaikan. Ini menjadi komitmen dari pemerintah kita. Semua berkomitmen bahwa rencana Pemprov untuk melakukan pembangunan masif itu tetap akan dijalankan," kata Anies Baswedan di Pasar Kenari, Senin (29/4/2019).
Anies mengungkapkan dalam rapat terbatas membahas tindak lanjut rencana pemindahan Ibu Kota bersama Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, siang tadi disebutkan rencana perpindahan tersebut hanya meliputi aspek pemerintahan dan administasinya saja. Sedangkan untuk aspek ekonomi, bisnis, dan perbankan tak ada yang berubah.
Baca Juga: Curiga Jokowi Pindahkan Ibu Kota, Kubu Prabowo: Jangan-jangan karena Anies
"Jadi kegiatan perekonomian, perdagangan, perbankan itu tidak mengalamai perubahan. Jadi yang pindah itu hanya kegiatan administrasi pemerintahan di kantor kementerian. Jadi bukan memindahkan kegiatan perekonomannya di luar. Perekonomian dan lainnya tetap di Jakarta," jelas Anies.
Selain itu, pemerataan pembangunan di Indonesia juga menjadi salah satu alasan kuat rencana pemindahan Ibu Kota ke luar Pulau Jawa.
"Pak Presiden juga menggarisbawahi bahwa tantangan utama di Indonesia hari ini adalah adanya ketimpangan distribusi kesejahteraan dan juga distribusi penduduk. Jawa, amat padat. Sementara daerah lain, penduduknya sedikit," papar Anies.
Sebelumnya, Bappenas telah merampungkan kajian tahap pertama rencana pemerintahan Ibu Kota ke luar Jakarta. Kajian tersebut terfokus pada tiga wilayah yang menjadi kandidat utama pengganti Jakarta. Di antaranya, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur.
Baca Juga: Mau Salurkan Uang Santunan, KPU Verifikasi Data KPPS yang Meninggal Dunia
