Infografis
Suara.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan pihaknya pernah mengajukan asuransi untuk petugas KPPS namun ditolak.
Anggota Komisi II DPR RI Effendi Simbolon menyebut kalau asuransi KPPS itu ditolah oleh pihak Kementerian Keuangan.
Arief mengungkapkan saat ini KPU yang menjadi sasaran kritik karena dianggap abai saat banyaknya petugas KPPS yang kelelahan hingga meninggal dunia saat bekerja pada Pemilu 2019. Padahal, Arief mengatakan sebelum pelaksanaan, KPU telah mengajukan berupa kenaikan honor dan juga asuransi bagi petugas KPPS.
"KPU usulkan, ini kerja panjang, ini kerja besar, harus ada asuransinya tapi ditolak. Ini KPPS kerja berat, bebannya jauh lebih berat daripada pemilu 2014, kami usulkan honornya ditambah, tapi ditolak, jadi miris," ungkap Arief dalam diskusi bertajuk 'Silent Killer' di D'Consulate Lounge, Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (27/4/2019).
Baca Juga: Ketua KPU Curhat Kerap Dicaci: Hati Kecil Menangis, Tak Usah Diperlihatkan
Namun saat ditanya soal pihak yang menolak usulan tersebut, Arief enggan menjawabnya. Dirinya hanya mengatakan kalau penolakan itu kemungkinan dikarenakan anggarannya yang tidak mencukupi.
Di saat yang bersamaan, anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Effendi Simbolon menyampaikan bahwa saat Rapat Dengar Pendapat (RDP), yang menolak usulan itu ialah Menteri Keuangan, Sri Mulyani.
Hal itu diungkapkan Effendi lantaran DPR sendiri saat itu dalam posisi mendukung penuh adanya perlindungan bagi petugas KPPS.
"Yang nolak kalau nggak salah kementerian keuangan itu, kami tidak nolak itu, fraksi PDI Perjuangan nggak nolak," ujarnya.
"Kami justru ingin mendapatkan proteksi sepenuhnya malah dari negara jadi anggarannya itu anggaran negara kepada para teman-teman yang melaksanakan tugas di KPPU seluruh Indonesia," pungkasnya.
Baca Juga: Akibat Kelelahan, Dianiaya hingga Kecelakaan, 55 Panwaslu Wafat di Pemilu
