Infografis
Suara.com - Tim Kampanye nasional (TKN) pasangan calon 01 Jokowi-Maruf mengaku kasihan pada capres 02 Prabowo Subianto karena pengaruh Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi. Pernyataan itu disebutkan oleh Sekretaris TKN Jokowi-Maruf Hasto Kristiyanto.
Awalnya, pada program Mata Najwa, Rabu (24/4/2019) kemarin, Najwa Shihab meminta tanggapan dari Sekjen Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia Yunarto Wijaya tentang dampak orasi kubu 02.
"Saya ingin minta tanggapan Anda, Totok, orasi-orasi seperti ini, apa dampaknya? "Tidak perlu tunggu 2 Oktober untuk pelantikan,"" kata Najwa Shihab.
Yunarto Wijaya lalu mengatakan bahwa tindakan para pendukung Prabowo itu malah sebenarnya menjerumuskan sang capres hingga kredibilitasnya menurun.
Baca Juga: Erin Taulany akan Dikonfrontir Pelapor Kasus Diduga Hina Prabowo
"Menurut saya apa yang dilakukan oleh orang-orang tersebut menjatuhkan kredibilitas Pak Prabowo, yang saya percaya punya jiwa konstitusional, sangat percaya dengan tahapan yang ada dalam demokrasi," ungkap Yunarto Wijaya.
"Tetapi pernyataan, seperti contoh, Amien Rais tadi mengatakan, ada empat quick count yang mengatakan memenangkan Prabowo. Itu data halusinasi, datanya tidak ada. Yang kedua pernyataan-pernyataan "Prabowo harus dilantik", "lembaga survei pasti salah"," tambahnya.
Direktur Eksekutif Charta Politika itu kemudian menyarankan agar barisan pendukung Prabowo tidak menyeret capres junjungannya ke dalam permasalahan yang membuatnya kurang meyakinkan bagi publik.
"Jadi saran saya, bagaimana teman-teman terdekat di Pak Prabowo, jangan jerumuskan terlalu dalam Pak Prabowo dalam ungkapan-ungkapan protes yang saya sebut tadi, bukan kembang demokrasi, itu hama demokrasi," tegas Yunarto Wijaya.
Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandi Priyo Budi Santoso pun menyampaikan sanggahan terhadap komentar Yunarto Wijaya. Ia juga menyinggung tentang adanya kecurangan yang bersifat masif, terstruktur, sistematis, dan brutal dalam Pemilu 2019.
Baca Juga: Update Real Count KPU Jumat Siang: Prabowo Kesulitan Menyalip Suara Jokowi
"Itu bagian, warna-warna politik yang sudah menjadi kenyataan bagaimana," kata Priyo Budi Santoso. "Tapi menurut pandangan kita, dan saya tahu Pak Prabowo menyampaikan, kalaupun nanti takdir mengantarkan Pak Prabowo sebagai pemenang dalam real count KPU yang sah, kemudian beliau dilantik. Itu adalah sah pada tanggal yang menentukan itu."
Dirinya pun mengajak masyrakat untuk berpikir jernih dan tidak tinggal diam menghadapi persoalan terkait demokrasi.
"Nyatanya banyak para pejuang-pejuang demokrasi sekarang, kita kan geregetan sekali terhadap situasi hiruk pikuk yang luar biasa, kecurangan yang bersifat masif, terstruktur, sistematis, ugal-ugalan, dan brutal," sambungnya.
Setelah itu, Hasto Kristiyanto gantian membantah pernyataan Priyo Budi Santoso. Dirinya melempar balik tuduhan demokrasi ugal-ugalan itu pada BPN.
"Rakyat telah menunjukkan tradisi demokrasi yang baik, semua berjalan dengan aman, hanya elitenya yang kemudian mempersoalkan segala sesuatunya. Padahal, kalau Pak Priyo mengatakan terjadi kecurangan, tempuh saja lewat Mahkamah Konstitusi," jelasnya. "Kenapa kemudian harus mengatakan people power? Justru demokrasi yang ugal-ugalan yang seperti itu, maka mari kita kembali pada trek."
Hasto Kristiyanto juga mengaku sependapat dengan Yunarto Wijaya soal perilaku BPN yang merugikan Prabowo.
"Saya sependapat dengan Bung Yunarto, kita malah justru kasihan sama Pak Prabowo dalam situasi seperti ini," ujar Hasto Kristiyanto.
Ia menyayangkan upaya pendukung Prabowo dalam memenangkan paslon yang diusung dengan cara memprovokasi rakyat, yang menurutnya tidak sesuai mekanisme demokrasi.
"Ada mekanisme ke Mahkamah Konstitusi untuk menyampaikan gugatan, kenapa harus melakukan upaya memprovokasi rakyat dengan dasar klaim secara sepihak tadi atas kemenangannya?" tutur Hasto Kristiyanto.
Dirinya kemudian mengundang BPN untuk bertemu dengan TKN serta PDI-P dan mengaudit data rekapitulasi, yang ia sebut telah dilakukan dengan benar. Ia juga menekankan agar BPN menghentikan klaim kemenangan secara sepihak.
"Jangan sekali-sekali di hadapan rakyat melakukan klaim secara sepihak, apalagi menyatakan kemenangan secara sepihak," tegasnya.
