"Jadi kami ingin melihat penerapan UU Keterbukaan Publik setelah lebih dari 10 tahun berjalan," tutup Kresna.
Selain Pemprov DKI Jakarta, penilaian juga dilakukan terhadap instansi terkait seperti Komisi Informasi Pusat yang bertanggung jawab mengawasi keterbukaan informasi publik.