Infografis
Suara.com - Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan, Mahfud MD mengklaim tidak ada kecurangan yang dilakukan oleh KPU RI dalam proses Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng). Pernyataan itu disampaikan Mahfud setelah meninjau langsung proses input data hasil penghitungan suara atau formulir C1 Plano kedalam Situng di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, Rabu (24/4/2019).
Mahfud mengatakan, dirinya merasa risih atas adanya beberapa tudingan dan dugaan terjadinya kecurangan yang bersifat terstruktur yang dilakukan oleh KPU. Untuk itu, Mahfud bersama sejumlah tokoh dari Gerakan Suluh Kebangsaan pun datang ke KPU untuk memastikan KPU bekerja dengan baik.
"Sebelum pemungutan suara kami datang menyatakan bahwa KPU profesional. Sehingga ketika ada berita seperti ini kami terganggu ingin mengecek apa yang sebenarnya terjadi," ujar Mahfud di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2019).
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menerangkan dari data yang telah diverifikasi olah tim informasi dan teknologi (IT) KPU sampai dengan pukul 17.15 WIB hari ini telah menginput data sebanyak 241.366 tempat pemungutan suara (TPS) dari 813.350 TPS.
Baca Juga: Real Count KPU Rabu 19.30 WIB: Prabowo Masih Tertatih-tatih Susul Jokowi
Ia menyebut kesalahan input data baik yang berdasarkan temuan KPU dan laporan dari masyarakat berjumlah 101 dan terjadi pada kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden.
"Dua paslon sama-sama mendapat keuntungan dan kerugian dari beberapa kesalahan entry itu. Jadi tak mungkin itu terstruktur," ujarnya.
Berkenaan dengan itu, Mahfud juga memastikan tidak mungkin ada pemalsuan pada data formulir C1 Palano. Sebab, formulir C1 Plano itu sendiri dimiliki oleh kedua Paslon.
"Tak mungkin juga ada pemalsuan-pemalsuan yang bisa lolos karena form C1 banyak, paslon punya, KPU punya, saksi punya. Kalau ada yg palsu semua pasti ketahuan. Jadi jangan ribut seakan-akan KPU sudah lakukan rekayasa TSM (terstruktur, sistematis dan masif)," ucapnya.
Mahfud kemudian menegaskan kalau server pengelolaan data berada di Kantor KPU. Hal itu, menepis adanya kabar yang menyebut server KPU berada di luar negeri.
Baca Juga: Evaluasi KPU Kota Malang, Banyak Mahasiswa Ingin Mencoblos Bermodal E-KTP
"Kami tadi melihat sendiri bahwa server pengolahan data itu ada di sini. Bohong kalau dibilang itu ada di Singapura. Orangnya juga indonesia semua enggak ada bule, asingnya. Karena itu masyarakat harus tenang jangan sampai Pemilu ini dirusak hoaks," kata dia.
