Infografis
Suara.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menyebutkan bahwa syarat untuk menjadi pemenang Pilpres itu ada dua. Kedua capres, Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto, pun telah memenuhi keduanya.
Mahfud MD menjelaskan kedua syarat itu dalam program Kabar Petang yang ditayangkan tvOne pada Selasa (23/4/2019) kemarin.
Sang presenter awalnya menanyakan, "Sebenarnya ketika berbicara mengenai syarat pemenangan pilpres ini yang harus dipegang saat ini untuk 2019 itu yang mana Prof?"
Sang guru besar Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta lalu memberikan jawaban dengan menyebutkan syarat menang pilpres terlebih dahulu.
Baca Juga: Gelar Pemungutan Suara Ulang, TPS di Gresik Ini Sediakan Doorprize
"Saya kok tidak melihat, kalau berdasarkan perkembangan sekarang itu, akan ada masalah. Memang kalau dicari-cari terlalu jauh itu mungkin," kata Mahfud MD.
"Karena begini, menurut konstitusi maupun Undang-Undang yang sekarang maupun Undang-Undang yang sudah di-judicial review dan kemudian dihidupkan lagi oleh Undang-Undang yang terbaru oleh Undang-Undang no 7 tahun 2017, itu kan intinya untuk menjadi dan bisa dilantik presiden itu syaratnya dua," tambahnya. "Satu mendapat 50 persen suara plus satu, kemudian syarat kedua dia mendapat suara 20 persen lebih di lebih dari 50 persen seluruh provinsi yang ada di Indonesia."
Berdasarkan keterangannya, presiden yang bisa dilantik harus memenuhi kedua syarat itu, tetapi memenangkan jumlah suara bukan berarti telah memenuhi syarat kedua yang ia sebutkan.
"Artinya, kalau dia sudah mendapat lebih dari 20 persen di 18 provinsi, lebih dari 20 persen ya, bukan menang lo, itulah presiden yang harus dilantik menurut Undang-Undang Dasar, pun berdasarkan Undang-Undang yang sekarang begitu, pasal 416 ayat 1 juga mengatakan begitu, 50 persen plus satu dengan syarat 20 persen lebih dari provinsi yang ada di Indonesia itu mendapat 20 persen, kan begitu" terang Mahfud MD.
Sebaliknya, jika dua ketentuan itu tidak terpenuhi, maka harus dilakukan pemungutan suara ulang. Namun menurutnya, situasi saat ini tidak memperlihatkan tanda-tanda harus dilakukan pengulangan pemungutan suara.
Baca Juga: Temukan Pelanggaran, Bawaslu Sangihe Minta Pemungutan Suara Ulang
"Itu ketentuan-ketentuan yang lain-lain itu ya dua, dalam hal yang atas tidak terpenuhi, dalam hal sesudah diulang tidak terpenuhi, itu kan hampir tidak mungkin terjadi sekarang kalau Anda mau bicara tahun 2019, hampir tidak mungkin meskipun resminya tentu harus menunggu tanggal 22 Mei," tutur Mahfud MD. "Sehingga supaya diingat jadi 20 persen itu bukan menang di 50 persen wilayah, tapi di 50 persen wilayah itu suaranya lebih dari 20 persen."
