Infografis
Suara.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung mengebut pemeriksaan setelah menetapkan Direktur Utama PT. PLN Sofyan Basir sebagai tersangka baru dalam kasus suap proyek pembangunan PLTU Riau-1.
Hari ini, penyidik lembaga antirasuah itu memangil mantan staf ahli Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Eni Maulani Saragih, Tahta Maharaya sebagai saksi untuk Sofyan.
"Kapasitas Tahta kami periksa sebagai saksi untuk tersangka SFB (Sofyan Basyir)," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (24/4/2019).
Namun, belum diketahui apa yang akan didalami penyidik KPK dalam pemeriksaan Tahta setelah Sofyan berstatus tersangka dalam kasus ini.
Baca Juga: Shane Long Pemegang Rekor Pencetak Gol Tercepat Premier League
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan penetapan tersangka Sofyan Basir dilakukan setelah KPK mengumpulkan sejumlah bukti maupun fakta-fakta persidangan dalam kasus yang telah menjerat beberapa terpidana.
Sebelum Sofyan, KPK telah menjerat beberapa orang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Mereka adalah Eni Maulani Saragih, mantan Menteri Sosial Idrus Marham, dan Bos Blackgold Natural ResourceJohannes B. Kotjo.
"KPK menemukan bukti permulaan yang cukup tentang dugaan keterlibatan pihak lain dalam dugaan tindak pidana korupsi suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1," kata Saut Situmorang saat jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, kemarin.
Saut mengatakan, penyidik KPK telah memantau Sofyan Basir sejak tahun 2015. Sebab, KPK meyakini Sofyan Basir telah terbukti membantu memuluskan proyek PLTU Riau-1 untuk dimenangkan oleh pengusaha Johannes B Kotjo.
"Dia bersama-sama membantu Eni Saragih selaku anggota DPR dan kawan-kawannya untuk menerima hadiah dari Johannes terkait kesepakatan kontrak proyek PLTU Riau-1," ucap Saut.
Baca Juga: Kini Cari Kerja Bukan Bersaing Antar Manusia, Tapi dengan Robot
Dalam kasus ini, Sofyan Basir dijerat Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 ayat (2) KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
