Infografis
Masyarakat yang awam diberikan konten ini, dan diarahkan bahwa itu adalah bentuk serangan ke KPU. Bahkan, ada yang memberikan gambar "billing" warnet dan masyarakat percaya.
Menurut Pratama, faktor paling utama membuat laman KPU "down" adalah adanya lonjakan kunjungan sehingga server tidak sanggup lagi memproses. Hal ini harusnya diantisipasi KPU sejak lama karena sudah terjadi saat pilkada.
"Saya rasa serangan tetap ada walau tidak sebombastis seperti yang beredar di media sosial. Sebaiknya pengamanan disinergikan dengan pihak seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) maupun pihak ketiga yang profesional. Kita punya banyak SDM ahli pengamanan ini," tutur pria asal Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah ini.
Pratama melihat KPU tidak banyak belajar dari peristiwa web KPU down sebelumnya. Akibatnya, sekarang publik yang bingung karena informasi yang sangat simpang siur.
Baca Juga: Petugas KPPS Banyak yang Meninggal, Sandiaga Akan Salat Gaib Bersama Kyai
Kerja sama dengan BSSN, kata Pratama, memang sudah ada walaupun tidak formal. BSSN sendiri punya tugas mengamankan infrastruktur penting, salah satunya sistem milik KPU.
Selain peningkatan keamanan pada sistemnya, lanjut dia, KPU juga harus proaktif memberikan pencerahan kepada publik lewat media sosial khususnya.
Oleh karena itu, dia memandang perlu KPU menjadikan media sosial mereka sebagai salah satu alat untuk mengeduksi publik sehingga publik tidak termakan hoaks terus-menerus.
