Infografis
Suara.com - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Letjen TNI Purn Agus Widjojo mengharapkan Calon Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto segera bertemu. Paling idak pertemuan Jokowi - Prabowo itu untuk meredam suku politik yang memanas pasca pencoblosan 17 April 2019 lalu.
Lemhannas tidak bisa memaksakan kedua capres itu untuk bertemu mengingat Lemhannas hanya lembaga kajian dan pendidikan. Pertemuan itu punya dampak sistemik ke akar rumput.
"Kita tidak bisa paksakan. Tapi kalau bisa, itu bagus sekali untuk meredam suhu polarisasi pada masyarakat. Tapi itu terpulang kepada kesetiaan dan keikhlasan beliau-beliau berdua (Jokowi dan Prabowo)," kata Agus Widjojo di Kantor Lemhanas Jakarta, Selasa (23/4/2019).
"Kalau bisa akan sangat bagus sekali karena itu akan meredamkan suhu polarisasi pada masyarakat," lanjut Agus.
Baca Juga: Sebut Pemilu Berantakan, Ratna Sarumpet: Orang Sampai Mati Itu Kenapa Sih?
Menurut dia, masyarakat tentu akan menilai pertemuan tersebut secara positif, sebab bagaimanapun, kedua pihak ini yang mengakibatkan polarisasi masyarakat saat pemilihan umum.
Mencermati situasi terkini atau pasca pemilu 2019, Lemhanas sendiri melihat masyarakat masih terpolarisasi. Hal ini juga terlihat dengan adanya konflik antar kelompok yang terlihat di media sosial.
"Kedewasaan dalam berbangsa, kedewasaan dalam berdemokrasi, kedewasaan dalam menjadi bangsa yang beradab, termasuk kedewasaan dalam memaknai Sesanti Bhineka Tunggal Ika sedang diuji setelah baru saja melewati hari pencoblosan tanggal 17 April yang lalu" ujarnya.
Menurutnya, pemilu dan pemilihan presiden 2019 juga telah mendapatkan apresiasi dan kekaguman pada negara lain dengan mengalirnya ucapan selamat dari berbagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
"Kita telah menyelenggarakan pemilihan umum 2019 dengan baik, walaupun pemilihan umum diselenggarakan dalam kondisi tidak mudah," ujarnya.
Baca Juga: Caleg Partai Berkarya Lakukan Ritual Klenik depan Kantor KPU
Dirinya mengingatkan, pengakuan dunia internasional yang memuji pelaksanaan pemilu serentak/pencoblosan tanggal 17 April 2019 lalu yang berjalan aman dan tertib, seharusnya tidak perlu dinodai dengan berbagai bentuk konflik sosial (termasuk yang berkembang di media sosial) yang berpotensi menghasilkan disintegrasi sosial maupun nasional.
