Infografis
Suara.com - Mantan Menteri Sosial, Idrus Marham berharap majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) memberikan vonis bebas dalam sidang putusan dalam kasus suap proyek pembangunan PLTU Riau-1 yang digelar hari ini.
"Pastinya (harap bebas), kalau saya punya keyakinan sesuai fakta yang ada, saya punya harapan itu," ujar Idrus di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (23/4/2019).
Idrus mengklaim sama sekali tak pernah terlibat ataupun bekerja sama dalam mengurusi proyek PLTU Riau-1. Justru, Idrus merasa menjadi korban kepentingan dalam kasus itu.
![Terdakwa kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 Idrus Marham menghadiri sidang vonis di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (16/4). [Suara.com/Arief Hermawan P]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2019/04/16/27675-idrus-marham.jpg)
"Saya enggak merasa, saya merasa prihatin bukan merasa salah. Merasa prihatin melihat proses kita. Indonesia adalah negara hukum, mestinya hukum jadi panglima, bukan kepentingan," tutup Idrus.
Baca Juga: Yuk, Tengok Beberapa Negara Tetangga yang Terapkan Taksi Listrik
Sebelumnya, Idrus Marham dituntut 5 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider empat bulan kurungan penjara.
Idrus bersama mantan Wakil Ketua Komisi VII Eni Maulani Saragih didakwa menerima hadiah berupa uang total Rp 2,250 miliar dalam perkara suap proyek PLTU Riau-1. Suap itu diduga mengalir ke Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar 2017.
Dalam dakwaan sebelumnya, Idrus didakwa melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.
