Infografis
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah mengirimkan surat kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terkait permohonan penundaan sidang praperadilan yang diajukan tersangka eks Ketum PPP Romahurmuzy alias Rommy yang digelar, Senin (22/4/2019) hari ini.
Sidang perdana praperadilan Rommy itu dijadwalkan digelar hari ini terkait penetapan tersangka atas dirinya dalam kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama.
"Biro Hukum KPK telah mengirimkan surat ke PN Jakarta Selatan dan hakim praperadilan, untuk meminta penundaan persidangan praperadilan yang diajukan tersangka RMY (Romahurmuziy)," kata Juru Bicara KPK, Febri Doansyah di gedung KPK, Senin (22/4/2019).
Menurut Febri, penundaan tersebut diminta Biro Hukum KPK karena masih memerlukan koordinasi.
Baca Juga: Romahurmuziy Tak Hadir di Sidang Perdana Praperadilan di PN Jaksel
"Kebutuhan koordinasi untuk persiapan bukti-bukti yang relevan," ujar Febri.
Melansir situs resmi PN Jaksel (sipp.pn-jakartaselatan.go.id), dalam surat nomor perkara 28/Pid.Pra/2019/PN JKT.SEL, Rommy mengajukan 10 poin permohonan kepada PN Jaksel sebagai bahan pertimbangan sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan dirinya oleh KPK.
Berikut 10 poin permohonan Rommy kepada PN Jaksel dalam sidang praperadilan hari ini:
1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan praperadilan Rommy.
2. Tindakan KPK saat melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan yang dilakukan sebelum adanya surat perintah penyelidikan dinilai Rommy sebagai tindakan yang tidak berdasarkan atas hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum;
Baca Juga: Romahurmuziy Jalani Sidang Praperadilan Hari Ini, Ajukan 10 Permohonan
3. Tindakan KPK yang menetapkan Rommy sebagai tersangka dinilai tidak sah dan bertentangan dengan hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
