Infografis
Suara.com - Pemilu serentak 2019 dinilai hanya menguntungkan partai pengusung capres dan cawapres nomor urut 01 dan 02. Pernyataan itu disampaikan pengamat Politik dari Universitas Widya Mandira (Unwira) Kupang, Nusa Tenggara Timur, Mikhael Bataona.
“Sistem Pemilu kali ini setelah dilihat ternyata merugikan para kontestan, karena keuntungan suara lebih banyak hanya diperoleh oleh partai yang mengusung capres dan cawapres,” kata Mikhael seperti diberitakan Antara, Jumat (19/4/2019).
Menurut Mikhael, sampai dengan saat ini partai-partai pengusung capres-cawapres lebih banyak mendapatkan suara dibandingkan partai lain.
Ia kemudan mencontohkan dengan PDI Perjuangan yang mengusung capres petahana Joko Widodo dan Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto.
Baca Juga: Ganjar Sebut Gelaran Pemilu 2019 di Jateng Aman dan Damai
Mikhael kemudian mendukung pernyataan dari Wakil Presidan Jusuf Kalla. Wapres JK sebelumnya mengatakan untuk Pemilu tahun 2024 lebih baik dipisah antara Pilpres dan Pileg karena tidak efektif.
“Pemisahan Pemilu pada 2024 yang diusulkan Wapres Jusuf Kalla memang harus disetujui. Apalagi demokrasi kita yang masih mengandalkan populer 'vote' memang mempunyai kerumitan tambahan jika masih diterapkan,” ucapnya.
Meski demikian, Mikhael tidak menolak model Pemilu yang sudah dijalankan dan mau menggantinya. Misalnya, dengan model keterwakilan seperti di Amerika Serikat, tapi dampaknya memang nyata.
Dampak itu menurut dia bahwa nantinya harus ada 8.600-an tempat pemungutan suara dengan perangkat pemilu berjumlah jutaan orang
“Belum lagi di hari bersamaan setiap orang harus memilih wakil mereka yang akan duduk di lembaga Legislatif dari pusat sampai daerah plus para senator atau DPD. Jadi pernyataan pak JK itu basisnya sangat empirik di mana bisa ditesiskan bahwa sistem 'election' kita sangatlah rumit,” kata dia.
Baca Juga: Usai Pemilu 2019, KPK Imbau Anggota Legislatif Segera Lapor LHKPN
