Ancaman Rusuh hingga Kaum Konservatif, Sorotan Media Asing usai Quick Count

Suara.com - Hasil hitung cepat yang memenangkan pasangan calon nomor urut 1 Joko Widodo alias Jokowi dan Maruf Amin atas Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno mendapat sorotan dari sejumlah media asing.

Salah satunya Bloomberg. Mereka menyoroti tujuh lembaga survei memenangkan Jokowi dalam Quick Count dengan selisih 7 persen dari Prabowo dari 95 persen suara yang masuk.

Perbedaan sikap Jokowi dan Prabowo Subianto ketika merespons hasil hitung cepat 7 lembaga survei tersebut juga tak luput dari sorotan Bloomberg.

Meski menang versi hitung cepat, Jokowi tidak mendeklarasikan kemenangan. Dia malah ingin menunggu hasil perhitungan resmi versi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baca Juga: Andi Arief Tuding Wiranto Bikin Makin Panas karena Sebut Jokowi Menang

Sementara, Prabowo Subianto mengisyaratkan bakal menentang hasil hitung cepat tersebut, meski mengklaim kemenangannya dalam Pilpres 2019.

"Mari kembali bersatu sebagai saudara dan rakyat setelah pemilihan dalam persatuan dan persaudaraan," kata Jokowi seperti dikutip SUARA.com dari Bloomberg, Kamis (18/4/2019).

Bloomber juga menyoroti isyarat ancaman kalibut setelah Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Namun, media tersebut juga mengutip jaminan Prabowo Subianto bahkan pihaknya tidak akan merusuh usai pencoblosan.

"Jika ada kekacauan atau tidak, itu tidak akan datang dari kami, saya jamin. Tapi, kami tidak ingin ditipu lagi. Orang Indonesia tidak akan ditipu lagi," ujar Prabowo Subianto usai memberikan hak suara seperti dikutip Bloomberg.

Bloomberg menyoroti pertumbuhan kaum konservatif di Indonesia yang diawali oleh dukungan Prabowo Subianto untuk pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Baca Juga: Jelang MotoGP Spanyol, Lima Tim Pabrikan Lakukan Tes Pengembangan Motor

Menurut Bloomberg, pemilihan itu memicu perpecahan di Ibu Kota. Disoroti pula, aksi protes untuk menggulingkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang saat itu berkuasa di Jakarta.

Bloomberg melihat aksi massa tersebut menguntungkan Prabowo Subianto ketika hendak mencalonkan diri sebagai presiden di Pilpres 2019.

Peristiwa itu memastikan pemilihan presiden akan dilatarbelakangi oleh meningkatnya pengaruh Islam konservatif. Bagi banyak pengamat, kerusuhan dua tahun lalu mendorong Jokowi memilih seorang ulama terkemuka, Maruf Amin sebagai pasangannya.

Peneliti International Institute for Strategic Studies, Aaron Connolly, membandingkan Pilpres 2019 dengan Pilpres 2014. Menurut Connolly, Pilpres 2019 lebih kental politik identitas ketimbang 2014.

"Pilpres 2019 ini lebih banyak mengedepankan politik identitas ketimbang Pilpres 2014," kata Aaron Connolly, peneliti yang berbasis di Singapura tersebut seperti dikutip Bloomberg.

Connolly mengatakan, "Jokowi telah berusaha untuk mengkooptasi sejumlah konservatif Islam." Menurut dia, pemilihan Maruf Amin memang dirancang untuk menggaet kaum muslim yang mungkin merasa tidak nyaman memberikan suara untuk Jokowi.

"Prabowo didukung oleh sejumlah konservatif politik. Dia dipandang sebagai kandidat konservatif Islam meskipun dia sendiri tidak terlalu religius," ujar Connolly.

Sementara, AFP menyoroti latar belakang Jokowi dan Prabowo Subianto. Pertarungan sengit mereka ketika pemilu 2014 juga mendapat sorotan. Ada pula soal kampanye hitam berbau agama yang dilekatkan kepada Jokowi.

Pun AFP menyoroti banyaknya surat suara yang harus dicoblos. Untuk pemilu kali ini, ada 5 surat suara yang harus dicoblos. Tak pelak, hal ini membuat banyak pemilih bingung.

"Saya sangat senang masih bisa memberikan suara pada usia tua ini. Tetapi ini sangat membingungkan karena begitu banyak surat suara," ujar Suparni (79) warga Merauke, Papua, seperti dikutip AFP.

Seperti Bloomberg, New York Times juga menyoroti sikap Jokowi yang tidak mengklaim kemenangan meski unggul dalam hasil akhir hitung cepat versi 7 lembaga survei.

New York Times juga menyoroti beberapa kritikus yang mengkhawatirkan jika Prabowo Subianto menang bisa mengembalikan Indonesia ke rezim otoriter Presiden ke-2 RI Soeharto.

Pun New York Times sempat mengutip wawancara dengan seorang pemilih bernama Trianasari Arief, 44 tahun, di sebuah tempat pemungutan suara (TPS) di Jakarta Pusat.

Seperti dikutip New York Times, Trianasari Arief mengatakan sangat antusias memilih Jokowi dan ingin berpartisipasi untuk menjegal kemenangan Prabowo Subianto.

Dia mengatakan Prabowo Subianto dikenal sebagai sosok temperamental dan memiliki sikap yang tidak bisa diprediksi. Hal ini mengingatkan dirinya dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan kemenangannya pada 2016 silam.

"Saya tidak ingin apa yang terjadi di Amerika Serikat, terjadi di Indonesia," ujar Trianasari Arief seperti dikutip SUARA.com dari New York Times.

Pendapat berbeda diutarakan salah satu pemilih bernama Sri Lestari, 42, seorang asisten rumah tangga di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

Dia menilai Jokowi belum membawa keadilan dalam sistem peradilan, merampungkan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan mempersatukan rakyat.

"Saya ingin seorang pemimpin yang tegas dan memiliki integritas tinggi, yang mandiri, tidak dikendalikan oleh orang lain dan dapat membuat keputusan sendiri,” katanya seperti dikutip New York Times.

New York Times juga mengangkat politik identitas dan perkembangan kaum konservatif meski Jokowi menang dalam Pilpres 2019 berdasarkan hasil hitung cepat 7 lembaga survei.

"Jauh sebelum kami mengetahui hasil pemilihan, siapa pun yang menang, kami sudah mengetahui bahwa kaum konservatif Islam akan terus berkembang," ujar Douglas Ramage, Managing Editor di BowerGroupAsia, sebuah perusahaan konsultan bisnis yang berada di Jakarta, seperti dikutip New York Times.

Menurut Douglas Ramage, Jokowi sukses membawa agenda yang dia janjikan dalam kampanye pertamanya, seperti memperluas program kesehatan dan pendidikan dan membangun infrastruktur, memperoleh sekitar 70 persen persetujuan dalam jajak pendapat baru-baru ini.

New York Times pun menuliskan bahwa ketika banyak negara di Asia Tenggara menjadi otokratik, Indonesia malah menjadi negara yang paling demokratis.