Infografis
Suara.com - Wali Kota Jayapura, Benhur Tomi Mano akan melayangkan protes keras kepada KPU setempat. Benhur bahkan berencana mengajukan gugatan terkait tak dilaksanakannya pemilu pada Distrik Abepura dan Jayapura Selatan, Rabu (17/4/2019).
Benhur mengatakan, KPU harus bertanggung jawab terkait masalah ini. Apalagi Pemkot setempat telah mengeluarkan dana hibah Rp 6,5 miliar untuk penyelenggaraan pemilu 2019.
“Kesiapan pengamanan hingga pelepasan logistik kita lakukan dan semua dikatakan siap untuk dilakukan. Saya minta KPU bertanggung jawab,” kata Benhur saat meninjau salah satu TPS di Distrik Muara Tami, Rabu (17/4/2019) kemarin.
Ia kemudian meminta pelaksanaan pemungutan suara yang rencanannya akan dilaksanakan hari ini harus diawasi dengan baik, jangan sampai ada sabotase yang akan dilakukan oleh pihak lain.
Baca Juga: Kurang Tidur Siapkan TPS Pemilu 2019, Ketua KPPS di Bogor Meninggal Dunia
“Kotak suara harus dijaga, jangan sampai ada permainan di dalam,” ujarnya.
Selian Benhur, sejumlah warga yang siap untuk memberikan hak suaranya juga menyampaikan protes. Contohnya warga di Kampung Koya Koso, Distrik Abepura yang menunggu hingga hingga pukul 13.00 WIT, namun logistik tak kunjung tiba di TPS.
Pelaksana Tugas Kepala kampung Koya Kosso, Gidion Wasai menyebutkan masyarakat marah, karena tak ada jawaban pasti dari penyelenggara pemilu.
Mendengar langsung keluhan warga, Benhur meminta KPU harus mempertanggungjawabkan hal ini.
“Saya minta warga laporkan dan tuntut mereka (KPU) karena ini di Kota Jayapura, bukan di pedalamaan yang mengalami kendala,” ujar Benhur.
Baca Juga: 22 Kasus Politik Uang Selama Hari Masa Tenang Pemilu 2019
Wali Kota Jayapura, Benhur Tomi Mano akan melayangkan protes keras kepada KPU setempat. Benhur bahkan berencana mengajukan gugatan terkait tak dilaksanakannya pemilu pada Distrik Abepura dan Jayapura Selatan, Rabu (17/4/2019).
