Cek Fakta
Suara.com - Polemik film dokumenter garapan Watchdoc berjudul Sexy Killers terus bergulir di masyarakat. Film yang disutradarai Dandhy Laksono itu mengangkat sisi gelap persoalan industri pertambangan dan energi yang tak ramah lingkungan.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan pun angkat bicara. Meski diakuinya belum menonton film tersebut, Jonan mengungkapkan selama ini pemerintah melalui kementeriannya telah membuat aturan dengan jaminan tidak ada kerusakan lingkungan.
"Saya sudah buat peraturan, kalau tidak ada komitmen misalnya jaminan reklamasi, kita tidak akan layani, termasuk semua perizinan terkait pertambangan itu," kata Jonan seperti dilansir Antara usai ditemui di TPS 099 Cipete Utara, Jakarta, Rabu (17/4/2019).
Jonan menjelaskan seluruh pemegang konsesi tambang diwajibkan melakukan kegiatan reklamasi dan konservasi lingkungan sesuai peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Baca Juga: Sandiaga Jalan Kaki ke TPS Diiringi Solawat dan Ngobrol Film Sexy Killers
Ia menegaskan Kementerian ESDM tidak akan memberikan izin kegiatan pertambangan, jika tidak ada jaminan melakukan reklamasi.
Film "Sexy Killers" yang diunggah di laman Youtube Watchdoc Image pada Sabtu (13/4/2019) sempat digadang menjadi salah satu referensi pertimbangan publik untuk memilih Presiden pada Pemilu 2019.
Hingga hari keempat, tercatat jumlah penonton mencapai 13,5 juta lebih penonton. Padahal, sehari sebelumnya, film tersebut sudah ditonton delapan juta penonton.
Film ini menceritakan industri pertambangan batu bara dari hulu hingga menjadi bahan baku untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
Dampak dari kegiatan tambang ini tak hanya menyebabkan kerusakan lingkungan, tetapi juga mengancam kesehatan manusia.
Baca Juga: Ditanya Soal Film Sexy Killers, Sandiaga: Bukan Film Seks Kan?
Film Sexy Killers sendiri diakui pembuatnya sebagai bagian terakhir dari rangkaian dokumenter yang dibuat semasa perjalanannya berkeliling Indonesia mulai 1 Januari - 31 Desember 2015 silam dengan nama "Ekspedisi Indonesia Biru".
